Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadapi pemangkasan anggaran yang signifikan, yang dikhawatirkan berdampak pada kemampuannya dalam pencegahan bencana. Ahli kebencanaan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan anggaran BMKG karena sistem monitoring dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami yang dikelola BMKG sangat penting bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan tersebut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang terkena dampak efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Kamis, 6 Februari 2025, terungkap bahwa anggaran BMKG mengalami pemangkasan sebesar 50,35 persen, turun dari Rp 2,826 triliun menjadi Rp 1,423 triliun.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan dispensasi anggaran karena efisiensi ini dikhawatirkan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati. Kemampuan pemeliharaan berkurang hingga 71 persen, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu. Muslihhuddin mencontohkan hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritas kondisi alat ini saat ini sudah melampaui usia kelayakan. Kemampuan pemeliharaan eksisting yang dikurangi hingga 71 persen dikhawatirkan bakal menurunkan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih. Akibatnya, jangkauan penyebarluasan informasi gempa dan tsunami juga bakal menurun 70 persen. “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslihhuddin seperti dikutip dari Antara.Mengenai hal tersebut, sejumlah ahli bidang kebencanaan mengingatkan pemerintah harus mempertimbangkan risiko hilangnya kepercayaan global pada Indonesia jika anggaran sistem monitoring dan peringatan dini gempa bumi serta tsunami dipangkas atau jadi sasaran efisiensi. Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Harkunti Pertiwi Rahayu mengatakan bahwa sistem monitoring dan peringatan dini gempa bumi serta tsunami milik Indonesia (InaTEWS) memegang peranan penting dalam mitigasi risiko bencana nasional dan juga kawasan, bahkan menjadi andalan bagi 28 negara di Samudera Hindia. Sistem InaTEWS yang berada di bawah pengelolaan BMKG tersebut pertama kali dikembangkan setelah tsunami Aceh 2004, dan kini telah dilengkapi dengan teknologi canggih berbasis sensor, kecerdasan buatan (AI), dan big data. Sistem ini dipercaya oleh berbagai negara seperti Jepang, Seychelles, Bangladesh, India, Maroko, Australia dan China. “Sangat dimengerti upaya pemerintah untuk pemangkasan dana karena beberapa pertimbangan efisiensi. Hanya, sayangnya, perlu prioritas terutama untuk sektor terkait kebencanaan, terutama operasional monitoring dan peringatan dini gempa tsunami ini,” kata Harkunti di Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan pemotongan dana dikhawatirkan berdampak pada operasional dan berpotensi menghambat kinerja sistem ini. “Kepercayaan 28 negara kepada Indonesia bisa hilang jika sistem tidak bisa berjalan optimal karena pemangkasan anggaran atas nama efisiensi,” ujarnya. Dia menambahkan membangun kepercayaan global, terutama dalam dunia kebencanaan, bukan hal mudah. Indonesia selama ini telah menjadi pelopor dalam mitigasi bencana, dan keputusan memangkas anggaran bisa berdampak buruk pada citra serta kesiapsiagaan negara
BMKG Anggaran Efisiensi Bencana Gempa Bumi Tsunami Inatews
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemangkasan Anggaran BP Haji Dikhawatirkan Ganggu PelayananPemangkasan anggaran yang dilakukan kepada Badan Pelaksana Haji (BP Haji) menuai kekhawatiran. Kurangnya anggaran untuk belanja pegawai, yang hanya mencapai Rp 3,7 miliar dari Rp 129 miliar sebelumnya, mengakibatkan BP Haji kesulitan membayar gaji dan tunjangan kinerja pegawai. Hal ini dapat mengganggu stabilitas internal BP Haji serta kinerja dalam menyelenggarakan urusan haji dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Pendidikan Dikhawatirkan Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di IndonesiaKoordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyampaikan keprihatinan atas pemangkasan anggaran pendidikan akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. JPPI khawatir pemotongan anggaran akan berdampak pada kualitas guru, fasilitas pendidikan, akses dan sumber belajar, serta meningkatkan angka putus sekolah bagi siswa miskin.
Baca lebih lajut »
BMKG Minta Dispensasi Pemangkasan Anggaran, Ancaman Penurunan Akurasi Peringatan Dini BencanaBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi atas pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen. BMKG menyatakan pemangkasan ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama yang terancam mati, sehingga kemampuan untuk pemeliharaan alat-alat tersebut berkurang hingga 71 persen. Hal ini berpotensi mengganggu kemampuan observasi dan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
Baca lebih lajut »
Pegawai LPSK Unjuk Rasa Tolak Pemangkasan Anggaran 62 PersenKaryawan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan unjuk rasa di Gedung LPSK menolak pemangkasan anggaran hingga 62 persen. Menurut pegawai, pemangkasan anggaran akan berdampak pada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Pemangkasan anggaran juga terasa di Komisi Yudisial yang dipotong 54 persen. Penghematan anggaran juga dilakukan di berbagai sektor, termasuk tenaga honorer, sebagai bagian dari kebijakan Presiden terkait penghematan anggaran.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran, Kemendiktisaintek Khawatir Kampus Naikkan UKTKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) khawatir kampus akan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) imbas pemangkasan anggaran. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengatakan hal tersebut karena hampir setengah dari anggaran untuk riset terkena pemangkasan. Pemangkasan ini berpotensi mengganggu mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Kemendiktisaintek sedang mencari solusi dengan melakukan rekonstruksi anggaran, namun hanya mampu menetapkan sekitar 10% dari total pemangkasan.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran: Dampaknya pada Integritas Birokrat dan Pelaksanaan TugasKebijakan pemangkasan anggaran pemerintah meliputi hampir semua kementerian dan lembaga, termasuk instansi penegak hukum dan lembaga audit negara. Usulan pemangkasan anggaran dari instansi mitra kerja Komisi III DPR tetap disetujui, meskipun ada permintaan perubahan nominal efisiensi dan pencabutan blokir anggaran. Pemangkasan anggaran LPSK bisa berdampak pada para korban kejahatan, termasuk terorisme, yang masih membutuhkan bantuan negara untuk pengobatan. Selain itu, masyarakat mengeluhkan jalan rusak di Jawa Tengah.
Baca lebih lajut »