Komisi Aparatur Sipil Negara menduga pelanggaran netralitas ASN bisa menjadi seperti puncak gunung es. Pelanggaran yang terjadi lebih banyak daripada yang dilaporkan.
Pesan netralitas aparatur sipil negara pada pakaian yang dikenakan peserta apel Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum 2024 di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Sumatera Selatan, Selasa .) Rahmat Bagja saat ditemui di kantor Bawaslu , Jakarta, Jumat , mengatakan, dari hasil penelusuran Bawaslu , ada sejumlah penjabat kepala daerah yang diduga melanggar netralitas ASN. Hasil laporan tersebut telah diteruskan ke KASN .
”Jadi, kami sudah meminta klarifikasi kepada Pak Lalu melalui aplikasi Zoom, pagi tadi, sebagaimana laporan Bawaslu. Beliau kemudian, katanya, mau melengkapi data dan seterusnya, sehingga poinnya ya memang kami menindaklanjuti dan juga terus mengumpulkan data dan menelusuri informasi,” kata Arie. Ia mencurigai ada pelanggaran yang tidak dilaporkan ke KASN atau Bawaslu sehingga jumlah laporan pada 2023 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, ada sejumlah instansi yang sebelumnya mendapat pelaporan pelanggaran netralitas ASN yang tinggi, tetapi di 2023 hanya sedikit laporan, bahkan tidak ada laporan sama sekali.
Sebab, jika dilihat dari pemilu ke pemilu, politisasi birokrasi memang menjadi modus. Fenomena itu terjadi karena pimpinan birokratnya ikut berpolitik. Alhasil, para bawahannya ikut melanggar dan melakukandi bawah permukaan meski ada pula yang secara nekat memberikan dukungan terbuka kepada salah satu calon atau partai tertentu.
Kasn Netralitas Asn Utama Komisi Asn Berita Pemilu 2024 Penjabat Kepala Daerah Aktual Strategi Pemilu 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Ingatkan Puluhan Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan ASN pada Pilkada 2020Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta ASN tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pilkada Serentak 2024 sebagaimana terjadai pada di Pilkada Serentak tahun 2020.
Baca lebih lajut »
Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Belum Beri Efek JeraNetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jadi ancaman pada perhelatan Pilkada serentak 2024. Pasalnya, sanksi atas pelanggaran netralitas ASN yang
Baca lebih lajut »
Bawaslu Makassar Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas ASNBawaslu Kota Makassar lakukan penelusuran berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN diindikasikan dukung salah satu bakal calon wali Kota
Baca lebih lajut »
Bawaslu Minta Pelanggaran Netralitas ASN Dikaji Terlebih Dulu Sebelum Diteruskan ke KASNHal ini lantaran ia kerap menemukan laporan yang tidak melalui proses kajian dan dikembalikan ke Bawaslu oleh KASN.
Baca lebih lajut »
ASN Kabupaten Sumedang Deklarasi akan Netral dalam PilkadaBila terbuki ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalampilkada akan dilaporkan ke Bawaslu
Baca lebih lajut »
Pelanggaran MPLS yang Bisa Dilaporkan, Ini Cara MelaporkannyaJenis pelanggaran-pelanggaran MPLS yang bisa dilaporkan.
Baca lebih lajut »