Sepanjang 2022-2024, porsi pekerja informal terhadap total penduduk bekerja terus naik.
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari tahun 2022 hingga 2024, dengan kontribusi sekitar 60 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah, hanya sekitar 9 persen dari total potensi pekerja informal.
Per 30 November pula, dari 9,5 juta orang pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota.“Kepesertaan pekerja informal pada program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu optimalisasi.
Dari sisi tata kelola, Ombudsman RI menemukan masalah sejumlah dinas pertanian di empat provinsi yang tidak melibatkan petani ataupun kelompok tani pada skema kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, dinas pertanian tersebut selalu melibatkan mereka dalam program bantuan sosial profesi petani.Para nelayan mengangkut ikan untuk dilelang di tempat pendaratan ikan Gudang Lelang, Bandar Lampung, Sabtu sore.
Pelaksanaan bantuan iuran jaminan sosial bagi pekerja informal rentan harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi masif agar mereka mengetahui manfaatnya serta kelak berminat untuk melanjutkan kontribusinya sendiri. Dengan demikian, hal itu bisa mengurangi moral hazard. JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari tahun 2022 hingga 2024, dengan kontribusi sekitar 60 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah, hanya sekitar 9 persen dari total potensi pekerja informal.
Per 30 November pula, dari 9,5 juta orang pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota.“Kepesertaan pekerja informal pada program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu optimalisasi.
Dari sisi tata kelola, Ombudsman RI menemukan masalah sejumlah dinas pertanian di empat provinsi yang tidak melibatkan petani ataupun kelompok tani pada skema kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, dinas pertanian tersebut selalu melibatkan mereka dalam program bantuan sosial profesi petani.Para nelayan mengangkut ikan untuk dilelang di tempat pendaratan ikan Gudang Lelang, Bandar Lampung, Sabtu sore.
BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Ombudsman RI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ombudsman RI Tekankan Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Rentan di Sektor InformalOmbudsman Republik Indonesia RI menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kota Makassar
Baca lebih lajut »
BPJS Ketenagakerjaan-Pemprov Maluku lindungi pekerja informalBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkolaborasi melindungi pekerja ...
Baca lebih lajut »
Kementerian PKP Siapkan Skema Subsidi Perumahan untuk Pekerja InformalWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan menyiapkan subsidi perumahan bagi masyarakat dalam program 3 juta rumah
Baca lebih lajut »
BPJS Ketenagakerjaan fokus perbesar kepesertaan pekerja informalDirektur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin mengatakan pihaknya menyoroti perubahan dalam ekosistem pekerjaan, sehingga ...
Baca lebih lajut »
Separuh Lebih Pekerja Informal di RI Tidak Punya Dana PensiunOtoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin mendorong para pekerja sektor informal untuk dapat memiliki dana pensiun (dapen).
Baca lebih lajut »
Pakar soroti pentingnya perluasan Jamsosnaker bagi pekerja informalKoordinator Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Universitas Gadjah Mada (UGM), Qisha Quarina menyoroti pentingnya perluasan kepesertaan program jaminan ...
Baca lebih lajut »