Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih terdapat penyelenggara negara yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara asal-asalan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan masih terdapat penyelenggara negara yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara asal-asalan.
Lanjut Nawawi, masih ada ratusan pihak yang tidak jujur dalam mengisi laporan harta kekayaannya, meskipun LHKPN adalah instrumen yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Toyota Fortuner sendiri, merupakan sebuah sport utility vehicle yang cukup digemari di Indonesia. Model ini sendiri, dijual di Tanah Air, sudah sejak 2005, dan saat ini juga masih diniagakan.Harga Toyota FortunerBanderol sesungguhnya dari Toyota Fortuner ini memang cukup mahal, dan untuk model saat ini dijual mulai Rp 573 juta sampai yang termahal versi 4x4 Rp766 juta.
Toyota Fortuner KPK Pejabat Negara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Bakal Ungkap Jumlah Pejabat yang Sampaikan LHKPN Asal-asalanKami sedang masih mengimput datanya dari teman-teman LHKPN, kata Ghufron
Baca lebih lajut »
MAKI Pejabat Negara Manipulasi LHKPN Harus DipecatBahwa kehadiran UU LHKPN akan menjadi proyeksi penguat bagi KPK untuk menerapkan sanksi tegas
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Sebut Ratusan Pejabat Negara Bohong Isi LHKPN: Banyak Abal-abalnya Daripada BenarnyaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan masih banyak pejabat negara yang berbohong dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN
Baca lebih lajut »
Bobroknya Oknum Pejabat Negara saat Lapor LHKPN, KPK: Fortuner Harganya Rp6 JutaKomisi Pemberantas Korupsi (KPK) membongkar banyak pejabat negara yang mengisi LHKPN dengan bohong. Toyota Fortuner dilaporkan harga Rp6 juta.
Baca lebih lajut »
Akal Bulus Pejabat Negara Ngakalin LHKPN, Tulis Harga Fortuner Rp 6 JutaMenurut Nawawi, banyak pimpinan instansi negara yang sembarangan menulis harga dalam LHKPN-nya, termasuk pejabat di Mahkamah Agung (MA).
Baca lebih lajut »
Baru 58 Persen yang Lapor, KPK Sebut Kebenaran Isi LHKPN Pejabat Negara MemprihatinkanMenurut KPK hingga (3/12/2024), dari 124 orang jumlah anggota kabinet Merah Putih masih ada 52 orang yang belum melaporkan LHKPN.
Baca lebih lajut »