Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, mengkritik Revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 karena dianggap mengancam independensi hukum di Indonesia. Ia menyoroti pasal yang memberi izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap seorang jaksa. Ferry menilai hal ini memberikan imunitas yang berpotensi mengancam keadilan dan supremasi hukum.
jpnn.com - Pegiat media sosial sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi mengkritik Revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021.Salah satu sorotan utama adalah pasal yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap seorang jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung .
Baca Juga:Ketentuan ini dinilai memberikan imunitas yang berpotensi mengancam keadilan dan supremasi hukum. “Kita berbicara tentang sebuah lembaga yang semakin hari semakin overpower. Dengan ketentuan bahwa jaksa hanya dapat diproses hukum atas izin Jaksa Agung, ini memberikan hak imunitas yang sangat berbahaya,” ujar Ferry dalam keterangannya, Rabu .
Menurut dia, imunitas ini sebenarnya dapat diterima jika tujuannya untuk melindungi jaksa yang menjalankan tugasnya secara profesional.“Ini yang menjadi masalah. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menangani jaksa yang terlibat tindak pidana di luar tugasnya,” kata dia.
UU Kejaksaan Independensi Hukum Imunitas Jaksa Agung Keadilan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuota Haji Furoda Dituntut Ditata Lewat Revisi Undang-UndangMeningkatnya minat jemaah untuk melakukan ibadah haji furoda memicu mahalnya biaya dan ketidakjelasan batasan kuota. Komisi VIII DPR menegaskan akan mendorong aturan kuota haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Saat ini, kuota haji furoda diatur oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Mengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangRencana Komisi VIII DPR untuk mengatur batas harga tertinggi dari program haji furoda melalui revisi undang-undang haji. Apa itu haji furoda?
Baca lebih lajut »
Pembahasan Revisi Undang-Undang Minerba Tidak Transparan, Sejumlah Pasal Baru BermasalahApa konsekuensinya jika revisi undang-undang Minerba tersebut disahkan?
Baca lebih lajut »
Perkembangan Revisi UU Pemilu dan UU PilkadaArtikel ini membahas perkembangan rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terdapat kendala dalam pengusulan revisi, meskipun sudah dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Artikel ini juga membahas alasan mendesak revisi, substansi yang perlu disempurnakan, waktu yang tepat untuk memulai revisi, serta metode yang paling tepat untuk melakukan revisi.
Baca lebih lajut »
DPR & Pemerintah Mulai Lagi Bahas Revisi UU BUMNDPR dan pemerintah kembali memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang tentang badan usaha milik negara (BUMN).
Baca lebih lajut »
Putusan MK Harus Jadi Pedoman Revisi UU PemiluRevisi undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengundang penolakan dan digugat ke MK.
Baca lebih lajut »