JPNN.com : Ternyata pegawai honorer juga ikut menikmati aliran dana dari SPPD fiktif yang saat ini diusut polisi.
jpnn.com - PEKANBARU – Polisi masih mengusut kasus dugaan penyalahgunaan surat perintah perjalanan dinas fiktif yang melibatkan sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Riau.Sebanyak 30 orang pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah mengembalikan uang hasil penyalahgunaan SPPD fiktif senilai Rp2,17 miliar kepada penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.
Baca Juga:Direktur Reskrimsus Polda Riau Komisaris Besar Polisi Ade Kuncoro Ridwan mengatakan penyidik telah menyita uang tunai dan aset bergerak maupun tidak bergerak yang bernilai miliaran rupiah dari pihak-pihak terkait. “Sejauh ini total barang bukti uang yang disita mencapai Rp9,28 miliar. Kami masih menunggu pengembalian dari penerima lainnya atas aliran dana,” katanya di Pekanbaru, Rabu .
Sebelumnya, pada Jumat , Ditreskrimsus Polda Riau mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara , tenaga ahli, dan honorer di DPRD Riau yang diduga menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2020–2021.Dari jumlah itu, ada 297 orang saksi hadir langsung, sementara sebagian mengikuti melalui zoom meeting karena berada di luar kota.
SPPD SPPD Fiktif Korupsi Polda Riau
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sisa Honorer PPPK 2024 Tahap 2 Membeludak, Seluruh Honorer Database BKN Dicarikan FormasiBerita JPNN.com membahas mengenai sisa honorer yang masih perlu terserap dalam program PPPK 2024 tahap 2. Pemerintah Provinsi Banten berupaya mengoptimalkan pendaftaran honorer untuk menjadi PPPK, bahkan akan mencarikan formasi untuk honorer non-formasi menjadi PPPK paruh waktu tanpa tunjangan.
Baca lebih lajut »
Pegawai Honorer DPKP Kota Depok Kaget Kontraknya Tidak DiperpanjangSandi, seorang pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, kaget karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Ia baru mengetahui hal tersebut setelah menerima surat keterangan kerja yang menyatakan berakhirnya kontrak per 31 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
Pegawai Honorer Habis Juli 2025, Semua jadi PNS atau PPPK, AminJPNN.com : Ditargetkan pada Juli 2025 seluruh honorer di Indonesia sudah habis, berubah status menjadi PNS dan PPPK.
Baca lebih lajut »
1.918 Pegawai Honorer di Kota Jambi Lulus Seleksi PPPK Tahap IDari 1.924 pendaftar, 1.918 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Jambi lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap I. 6 peserta tidak hadir saat seleksi dengan metode CAT. Proses penerimaan saat ini memasuki tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengajuan nomor induk PPPK. Sementara itu, untuk penerimaan PPPK tahap kedua, masa pendaftaran masih berlangsung hingga 7 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
1.918 Pegawai Honorer Pemerintah Kota Jambi Lulus Seleksi PPPK 2024 Tahap 1Pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan kelulusan seleksi PPPK 2024 tahap 1. Dari 1.924 peserta, 1.918 dinyatakan lulus. Proses penerimaan PPPK 2024 tahap 1 saat ini memasuki tahap pengisian DRH dan pengajuan nomor induk PPPK. Penerimaan PPPK 2024 tahap 2 masih dalam masa pendaftaran.
Baca lebih lajut »
Honorer Tak Lolos PPPK Menjadi Pegawai Paruh WaktuMenteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK. Mereka akan menjadi pekerja paruh waktu.
Baca lebih lajut »