Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo menyoroti rumah dinas Lurah di Jakpus yang berubah fungsi menjadi gudang barang bekas.
secara komprehensif. Sehingga, kata dia, akan diketahui rumah dinas lurah yang layak huni dan tak layak huni.
"Jika rumah dinas tidak layak dihuni maka harus ada pemetaan secara komprehensif terhadap seluruh rumah dinas lurah maupun camat. Mana yang masih layak dihuni dan tidak layak dihuni serta masih dalam batasan layak huni. Sehingga tidak terjadi pendekatan yang hanya sepotong-potong alias parsial," katanya.
Dwi Rio mengatakan Komisi A pernah mempertanyakan pengajuan rumah dinas lurah dan camat di DKI Jakarta dalam APBD 2022. Nyatanya, kata, Dwi Rio, rumah dinas masih layak pakai tetapi tidak digunakan. "Tidak salah jika DPRD Komisi A pernah mengkritisi pengajuan rehab rumah dinas lurah dan camat dalam pembahasan APBD 2022 pada bulan November 2021 di mana eksekutif Pemda mengajukan sekitar 197,1 M untuk 38 gedung rumah dinas lurah dan camat se-DKI Jakarta. Karena kenyataannya masih banyak rumah dinas yang masih layak pakai tidak digunakan," tutur dia.Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta tak sependapat dengan Dwi Rio mengenai Gubernur Anies Baswedan yang dinilai tidak tanggap masalah.
"Kalau Dwi Rio ngomong begitu memang baru sadar Dwi Rio, dari dulu juga memang rumah lurah nggak ada yang nempatin, bukan hanya Gubernur ini kok, dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu," kata Ketua Fraksi PKB/PPP Hasbiallah Ilyas saat dihubungi terpisah.Lihat juga Video: Imbas Gorden Rp 43,5 M, Sekjen DPR Dipanggil Ketua BURT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi Perdagangan AS Pertimbangkan Atur Praktek Pengumpulan Data |Republika OnlineFTC mempertimbangkan peraturan yang lebih baik dalam melindungi privasi warga AS
Baca lebih lajut »
Minta Komisi Proyek, Kadis Pendidikan Gunung Mas Ditahan JaksaKepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dan dua bawahannya ditahan Kejaksaan Negeri karena diduga korupsi. Mereka meminta uang imbalan penerima proyek fisik dana alokasi khusus 2020. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Massa Partai Buruh Salat Jumat di Depan Kantor KPUPartai Buruh diagendakan mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Baca lebih lajut »