Perubahan hanya untuk menambah kewenangan MPR RI untuk menetapkan haluan negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta amandemen terbatas UUD 1945"digaris tebal".
Baca Juga Basarah mengatakan sikap PDI Perjuangan hanya pada perubahan terbatas khusus pasal 3 UUD 1945 yaitu wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ditambah wewenang untuk menetapkan haluan negara. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru dinyatakan tokoh-tokoh politik.
"Saya selaku Wakil Ketua MPR RI dari PDIP akan terus intensif berkomunikasi dengan Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang lain. Untuk saling mencari titik temu sehingga keputusan akhirnya nanti kita serahkan kepada para pimpinan parpol, Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Beda dari PDIP, Gerindra dan Nasdem Ingin Amandemen UUD 1945 MenyeluruhPandangan Gerindra dan Nasdem soal amandemen UUD 1945 berbeda dengan PDIP.
Baca lebih lajut »
Mungkinkah PDIP dan Demokrat Satu Gerbong?Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Kamis (10/10).
Baca lebih lajut »
PDIP Sebut PAN dan PKS Jadi Penyeimbang, Tidak Ikut PemerintahanSistem checks and balances akan tetap berjalan karena masih ada Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai penyeimbang.
Baca lebih lajut »
Bamsoet: Badan Kajian MPR diketuai PDIPKetua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa Badan Kajian MPR akan diketuai oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di mana badan ...
Baca lebih lajut »
Wiranto Ditusuk, PDIP Minta Hankamrata Digelorakan KembaliPDI Perjuangan meminta TNI-Polri tidak ragu melawan radikalisme. Kedua lembaga itu harus mewakili negara dalam menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu ketentraman dalam negeri. Wirantoditusuk
Baca lebih lajut »
Politikus Senior PDIP: Gabung Koalisi Tak Selalu Harus Dapat Jatah Menteri'Bergabung dengan koalisi tidak selalu harus mendapat jatah menteri. Koalisi adalah persekutuan kesepahaman platform politik untuk tujuan politik yang sama,' kata Andreas Hugo Pareira. PDIP KoalisiJokowi
Baca lebih lajut »