PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
PDIP menilai ada kepentingan bagi-bagi jabatan di balik RUU Wantimpres, maka hal akan sangat membahayakan demokrasi. PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung hanya untuk mengakomodir kepentingan bagi-bagi jabatan.
Anggota DPR ini menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait kilatnya RUU Dewan Pertimbangan Agung.'Biarkan itu nanti masyarakat yang kita semua menilai, apakah ini bagi bagi jabatan, kementerian 34 jadi terserah,' kata Djarot. DPR menggelar rapat paripurna pada Kamis . Salah satu agenda yang dibahas adalah pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mengenal Ketua Dewan Pertimbangan Agung Pertama, Ternyata Kakek Prabowo SubiantoRancangan ini akan mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Berencana Ubah Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan AgungBaleg DPR RI berencana mengubah Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Baca lebih lajut »
Baleg Setujui Draft RUU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPRPemerintah dan DPR ingin mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Baca lebih lajut »
PAN Dewan Pertimbangan Agung untuk Memperkuat Penasihat PresidenPAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang RUU Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut
Baca lebih lajut »
Respons Airlangga soal Dewan Pertimbangan Agung untuk Akomodasi Jokowi Jadi Penasihat PrabowoKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak mengetahui apakah perubahan nomenklatur menjadi DPA itu untuk mengakomodasi wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penasihat khusus Presiden.
Baca lebih lajut »
Sepekan, 86 layanan pulih hingga Dewan Pertimbangan AgungSelama sepekan (8-13 Juli), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari 86 layanan telah aktif selama pemulihan PDNS 2 hingga ...
Baca lebih lajut »