Hasto menyebut PDIP tegas menolak praktik korupsi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, revisi UU KPK dilakukan atas kesepakatan bulat seluruh fraksi di DPR RI dengan pemerintah. Dia mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan agar UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR RI dijalankan lebih dulu.
Hasto mengatakan Presiden dan Wapres RI terpilih Jokowi-Ma'ruf beserta partai politik pendukung memiliki komitmen tegas dan kuat atas upaya pemberantasan korupsi. Dia mengatakan tugas memberantas korupsi dengan ada atau tidak adanya UU KPK sudah menjadi tugas bersama. Pasalnya, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan.
Dia menegaskan PDI Perjuangan sendiri tegas menolak praktik korupsi. Jika ada kader PDI Perjuangan terlibat korupsi, maka akan langsung dipecat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuBambang Wuryanto menilai pembatalan lewat MK tidak memenuhi unsur.
Baca lebih lajut »
Diberi 8 Menteri, PDIP Sebut Kekurangan KaderKetua DPP PDIP Bambang Wuryanto (Pacul) mengatakan jika PDIP diberi 8 atau 10 menteri, PDIP tidak punya cukup kader untuk...
Baca lebih lajut »
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PDIP: Alhamdulillah Ketua DPR dan MPR dari Parpol Pro JokowiPDI Perjuangan bersyukur, konsolidasi politik dari susunan dan komposisi Pimpinan DPR dan MPR telah memerkuat basis politik...
Baca lebih lajut »
Anggota Fraksi PDIP: Pembatalan UU KPK harus lewat 'judicial review'Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyampaikan, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ...
Baca lebih lajut »
PDIP DKI Berharap Pimpinan Komisi DPRD ProporsionalPantas mengatakan lobi-lobi antarfraksi dalam menentukan pimpinan komisi tidak menemukan hambatan yang berarti.
Baca lebih lajut »