Kebijakan PPN 12 yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP pasal 7 ayat 1 huruf b
Ia mengatakan, kebijakan PPN 12% yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 ayat huruf b adalah kebijakan yang dibuat di era ketika PDIP menjadi Ruling Party, partai yang berkuasa di eksekutif dan di parlemen.
"Justru Presiden Prabowo yang telah disumpah untuk menjalankan UU yang harus pasang badan menjalankan kebijakan yang dibuat di era PDIP sebagai ruling party," ucapnya.Namun demikian, Presiden Prabowo tidak semena-mena dalam menjalankan kebijakan tersebut. Melalui masukan yang disampaikan oleh delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo memutuskan agar PPN 12% hanya berlaku hanya untuk produk barang mewah.
"Itu lah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%," ujarnya. Puan tak menyangkal bahwa kenaikan PPN 12% sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan kenaikan tarif harus dihitung dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. LEMBAGA Kaukus Muda Nusantara Tasikmalaya menyoroti penambahan nilai menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Insentif PPN temporer, pemerintah diminta kaji alternatif kebijakanDirektur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mengkaji alternatif kebijakan tarif pajak pertambahan nilai ...
Baca lebih lajut »
Barang Mewah Lain Kena PPN 12%, Mobil Hybrid Cs Dapat Diskon PPNTahun 2025, pemerintah akan memberlakukan pengenaan PPN 12% untuk barang-barang mewah.
Baca lebih lajut »
Ekonom: Definisi barang mewah dalam kebijakan PPN harus diperjelasEkonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah untuk memperjelas definisi barang mewah dalam kebijakan pajak ...
Baca lebih lajut »
PPN Listrik PLN 2025: Aturan, Diskon, dan Bebas PPNArtikel ini membahas tentang peraturan terbaru mengenai PPN listrik PLN pada tahun 2025. Termasuk detail tentang persentase PPN, kriteria penerima diskon, dan jumlah pelanggan yang dibebaskan dari PPN.
Baca lebih lajut »
Prabowo Resmi Terapkan Kenaikan PPN untuk Barang Mewah, Berikut Target Penerimaan PPN Tahun DepanPemerintah resmi menerapakan kenaikan PPN tahun depan untuk barang mewah. Berikut target PPN tahun depan
Baca lebih lajut »
DPR-Kemenkeu rapat bahas PPN barang mewah dan yang tak dikenakan PPNPimpinan DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menentukan barang mewah yang bakal ...
Baca lebih lajut »