Menurut Hasto, pimpinan MPR nantinya tetap harus dipilih secara musyawarah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Hasto Kristiyanto, mengatakan, pihaknya belum menyepakati usulan soal revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 teekait MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyangkut kursi pimpinan MPR. Menurutnya, pimpinan MPR nantinya tetap harus dipilih secara musyawarah.
Baca Juga Dia melanjutkan, putusan soal usulan untuk menambah kursi MPR menjadi 10 ini nantinya menjadi wewenang ketua umum parpol."Sehungga belum ada keputusan. Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan revisi UU MD3 terkait dengan pimpinan MPR. Ia pun meminta partai politik yang setuju penambahan kursi pimpinan MPR RI menjadi 10 untuk ikut dalam revisi ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR: Konstitusi Harus Sesuai Tuntutan JamanKetua MPR mengatakan sekarang ini, terasa ada ruang kosong dalam konstitusi.
Baca lebih lajut »
Politisi PDIP: Masyarakat Harus Bijak Sikapi Ujaran Bernuansa Kebencian UASMomentum Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dicederai oleh ujaran bernuansa kebencian oleh Ustaz Abdul Somad (UAS).
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Konstitusi harus sesuai dengan tuntutan zamanKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan berpendapat konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan ...
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Konstitusi Harus Ikuti Perkembangan ZamanZulhas menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam peringatan Hari Konstitusi.
Baca lebih lajut »
PPP: UU MD3 Harus Direvisi Jika Parpol Inginkan Pimpinan MPR Lebih dari 5 OrangSebelumnya, muncul usul kursi Pimpinan MPR dibagi habis untuk seluruh parpol yang lolos parlemen plus perwakilan DPD dengan total 10 kursi.\n
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: UUD 1945 Harus Menjadi Konstitusi yang Hidup di MasyarakatUndang-Undang Dasar 1945 dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia.
Baca lebih lajut »