Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak dikecualikan,...
Dia menilai PSBB di Jakarta yang akan berakhir pada Kamis belum optimal lantaran tidak tegasnya Pemprov DKI menindak pelanggar PSBB. Salah satunya instansi atau perusahaan yang tidak dikecualikan tetapi masih beroperasi.
Menurut Gembong, Kemenperin yang memberikan izin perusahaan itu merupakan kewenangan mereka, namun selama perusahaan tersebut berada di wilayah Jakarta, mereka harus patuh terhadap Pergub. "Jadi tidak ada alasan izin kementerian. Kami tunggu evaluasi Pemprov DKI terhadap PSBB ini. Sangat disayangkan ratusan perusahaan yang melanggar PSBB didiamkan karena izin dari kementerian," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP: Gubernur dan Wagub DKI Sisihkan Tunjangan Tangani Covid-19Menurutnya, saat ini banyak warga miskin dan rentan miskin belum menerima paket sembako. Bahkan tak jarang paket sembako juga salah sasaran.
Baca lebih lajut »
Jakarta Darurat Corona, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Gencarkan Pemberian KJP Plus - Tribunnews.comWakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak putus mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Baca lebih lajut »
Legislator PDIP: Tinjau Ulang Implementasi Kartu Pra Kerja |Republika OnlineLegislator PDIP nilai pemerintah perlu tinjau ulang implementasi kartu pra kerja.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Kritik Kursus Online Kartu PrakerjaDaripada mengharuskan warga ikut pelatihan, anggota Komisi VI dari fraksi PDIP meminta bantuan prakerja dampak covid-19 diberi tunai untuk modal usaha.
Baca lebih lajut »
Lawan Covid-19, PDIP Gelorakan Optimisme Habis Gelap Terbitlah TerangMenurut Sekjen PDIP, RA Kartini pejuang emansipasi perempuan yang dapat melihat terang dibalik kegelapan yang terjadi akhir-akhir ini dengan pandemik Covid-19.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Ungkap Penyebab Sulitnya Penghapusan Hukuman MatiBeberapa undang-undang yang menerapkan hukuman mati pun sudah pernah diuji materi, namun ditolak Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »