Beberapa undang-undang yang menerapkan hukuman mati pun sudah pernah diuji materi, namun ditolak Mahkamah Konstitusi.
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengaku sulit mengharapkan pasal hukuman mati dihapus. “Karena sentimen publik cenderung mendukung hukuman mati,” kata Charles dalam diskusi Prospek Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia yang disiarkan di akun Youtube Amnesty Internastional Indonesia, Selasa, 21 April 2020.Charles mengatakan, karena sentimen publik ini lah akhirnya tidak banyak anggota DPR yang secara terbuka menolak hukuman mati di Indonesia.
Pada kasus narkotika, misalnya, meski sudah pernah ada eksekusi mati, peredaran narkotika masih marak.Menurut Charles, upaya menghapus hukuman mati ini kuncinya ialah mengubah pikiran masyarakat. Semua pihak harus terlibat dalam mengedukasi masyarakat.Ketimbang hukuman mati, Charles mengatakan pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem penegakkan hukum dan manajemen pengelolaan lapas .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PDIP Kritik Kursus Online Kartu PrakerjaDaripada mengharuskan warga ikut pelatihan, anggota Komisi VI dari fraksi PDIP meminta bantuan prakerja dampak covid-19 diberi tunai untuk modal usaha.
Baca lebih lajut »
Lawan Covid-19, PDIP Gelorakan Optimisme Habis Gelap Terbitlah TerangMenurut Sekjen PDIP, RA Kartini pejuang emansipasi perempuan yang dapat melihat terang dibalik kegelapan yang terjadi akhir-akhir ini dengan pandemik Covid-19.
Baca lebih lajut »
PDIP: Gubernur dan Wagub DKI Sisihkan Tunjangan Tangani Covid-19Menurutnya, saat ini banyak warga miskin dan rentan miskin belum menerima paket sembako. Bahkan tak jarang paket sembako juga salah sasaran.
Baca lebih lajut »
Legislator PDIP: Tinjau Ulang Implementasi Kartu Pra Kerja |Republika OnlineLegislator PDIP nilai pemerintah perlu tinjau ulang implementasi kartu pra kerja.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU Arief Budiman Jadi Saksi Sidang Suap PAW Caleg PDIPJaksa mendakwa kader PDIP yang juga mantan staf Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta.
Baca lebih lajut »
Perppu Covid-19 Digugat ke MK, Gerindra: BagusPerppu Covid-19 Digugat ke MK, Gerindra: Bagus. Sementara itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut terkesan menyabotase konstitusi.
Baca lebih lajut »