Paulus Tannos, buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, telah ditangkap di Singapura dan akan diekstradisi ke Indonesia. Ketua KPK Setyo Budiman berharap proses ekstradisi berjalan lancar dan meminta doa masyarakat Indonesia. KPK saat ini berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses ekstradisi berjalan dengan baik.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Setyo Budiman menyatakan harapannya agar proses ekstradisi Paulus Tannos berjalan lancar. Ia menyampaikan harapan ini kepada publik usai menghadiri acara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Jumat (24/1/2025). KPK masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memastikan proses ekstradisi berjalan dengan baik.
Untuk saat ini, Setyo Budiman belum dapat memberikan informasi detail mengenai lokasi penangkapan Paulus Tannos di Singapura. Ia juga belum bisa memberikan target tanggal ekstradisi karena masih menunggu informasi lebih lanjut. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah menyatakan bahwa Paulus Tannos telah ditangkap di Singapura dan ditahan. KPK saat ini sedang menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk proses ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk membawa Paulus Tannos ke persidangan secepatnya. Sebagai informasi, KPK pada tanggal 13 Agustus 2019 mengumumkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi. KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi KTP elektronik mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Paulus Tannos, yang juga dikenal dengan nama Thian Po Tjhin, diduga melarikan diri ke luar negeri setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain. Ia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.
Ekstradisi Paulus Tannos KPK Korupsi KTP Elektronik Singapura
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tangkap Paulus Tannos di Singapura, Akan Diekstradisi ke IndonesiaWakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan penangkapan Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, di Singapura atas permintaan Indonesia. KPK kini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengekstradisi Tannos ke Indonesia guna melengkapi persyaratan hukum. Tannos sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada tahun 2019.
Baca lebih lajut »
KPK Tangkap Buron Korupsi E-KTP Paulus Tannos, Apa Perannya di Kasus Ini?KPK akhirnya menangkap Paulus Tannos, tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP yang buron sejak 2021. Lantas, apa peran Paulus Tannos?
Baca lebih lajut »
KPK Tangkap Paulus Tannos, Tersangka Korupsi e-KTP yang Buron Sejak 2021Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Paulus Tannos, tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak 2021. KPK saat ini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi persyaratan ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.
Baca lebih lajut »
Kejagung Koordinasi dengan KPK soal Pemulangan Buron Paulus TannosKPK menangkap buronan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin di Singapura dan akan segera diekstradisi ke Indonesia.
Baca lebih lajut »
Kejagung koordinasi intensif dengan KPK soal ekstradisi Paulus TannosKejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah berkoordinasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses ekstradisi buronan kasus korupsi ...
Baca lebih lajut »
KPK: Perubahan kewarganegaraan tak pengaruhi ekstradisi Paulus TannosKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa perubahan kewarganegaraan buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ...
Baca lebih lajut »