Pastikan Proses Hukum Berjalan pada Kasus-Kasus Kekerasan Seksual oleh Pejabat Publik

Kekerasan Seksual Berita

Pastikan Proses Hukum Berjalan pada Kasus-Kasus Kekerasan Seksual oleh Pejabat Publik
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 55 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 92%

Sepanjang tahun 2023 Komnas Perempuan mencatatkan bahwa kekerasan seksual adalah kasus yang mendominasi laporan ke lembaga layanan yaitu sebanyak 2363 kasus

Saat anak menjadi pelaku kekerasan seksual, pasti ada penyebab dan kesalahan dari orang dewasa yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan.Hal ini disampaikan atas adanya kasus tersangka AH, anggota DPRD Kota Singkawang dari hasil Pemilu 2024, yang diduga melanggar Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Ayat UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

Kondisi serupa ini pula yang dilaporkan dihadapi korban dalam kasus AH, dimana korban berusia 13 tahun dan berasal dari keluarga yang miskin dengan ibu sebagai orang tua tunggal saat mengalami kekerasan di pertengahan tahun 2023 lalu. Komisioner Siti Aminah Tardi menjelaskan ketentuan pada PKPU No 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya mensyaratkan calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun.

Sementara proses hukum berjalan dan pendampingan bagi korban saat ini dikawal oleh kuasa hukum berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait, Komnas Perempuan berharap masyarakat sipil dan media massa untuk terus mengawal penanganan kasus ini dengan tetap memenuhi hak korban dan keluarganya atas identitas dan privasinya. Saat ini, Dewan Pers tengah melaksanakan uji coba perdana atas modul, silabus, dan kurikulum atas draft pedoman etik pemberitaan ramah terhadap korban kekerasan seksual.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Pastikan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tak Ganggu Proses PilkadaKPK Pastikan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tak Ganggu Proses PilkadaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa masih tetap akan melakukan proses hukum kepada bakal calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum
Baca lebih lajut »

Kuasa Hukum Ultimatum Yusril Hormati Proses Hukum Buntut Kasus Pengusaha Halim AliKuasa Hukum Ultimatum Yusril Hormati Proses Hukum Buntut Kasus Pengusaha Halim AliBerita Kuasa Hukum Ultimatum Yusril Hormati Proses Hukum Buntut Kasus Pengusaha Halim Ali terbaru hari ini 2024-09-28 21:26:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Richard Lee Terancam UU ITE, Pakar Hukum Minta Proses Hukum DipercepatRichard Lee Terancam UU ITE, Pakar Hukum Minta Proses Hukum DipercepatJPNN.com : Pakar hukum meminta proses hukum Richard Lee dipercepat terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE.
Baca lebih lajut »

Satgas PPKS Unsoed Pastikan Dampingi Korban Dugaan Perdagangan Orang dalam Proses HukumSatgas PPKS Unsoed Pastikan Dampingi Korban Dugaan Perdagangan Orang dalam Proses HukumBerita Satgas PPKS Unsoed Pastikan Dampingi Korban Dugaan Perdagangan Orang dalam Proses Hukum terbaru hari ini 2024-09-07 10:12:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, KPK Tak Ingin Kasus Korupsi Jadi Alat Menyerang Lawan PolitikTunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, KPK Tak Ingin Kasus Korupsi Jadi Alat Menyerang Lawan PolitikKPK akan menunda proses hukum yang melibatkan para calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »

Bakal Calon Bupati Batubara Ditangkap karena Kasus Korupsi, PDI-P Minta Tunda Proses HukumBakal Calon Bupati Batubara Ditangkap karena Kasus Korupsi, PDI-P Minta Tunda Proses HukumSetelah mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan, calon bupati Batubara, Zahir, ditangkap karena terlibat suap.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 21:09:49