KPK akan menunda proses hukum yang melibatkan para calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Dia menilai hal ini dilakukan guna menghindari adanya asumsi bahwa kasus korupsi yang berlangsung di KPK menjadi alat menyerang“Kami tidak ingin kegiatan ini kembali lagi, ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk sebagai alat menyerang lawan politik nya,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta Selatan, Selasa .
Sebelumnya, Tessa mengatakan proses hukum calon kepala daerah akan dilanjutkan kembali setelah Pilkada 2024 selesai.Namun, Tessa mengatakan, hal tersebut tidak berlaku pada calon kepala daerah yang sudah berstatus sebagai tersangka sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum daerah. "Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran yang bersangkutan di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan," tutur Tessa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cegah Kriminalisasi, Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Peserta Pilkada 2024Kejaksaan Agung menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Cegah Kampanye Hitam, Kejaksaan Tunda Proses Hukum Calon di PilkadaProses hukum akan dilakukan setelah gelaran Pilkada 2024 tuntas.
Baca lebih lajut »
Karna Suswandi Kembali Maju di Pilkada, KPK Takkan Hentikan Proses HukumJPNN.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan masuk ke dalam ranah politik.
Baca lebih lajut »
Asuransi Jasindo dukung penuh KPK proses hukum korupsi komisi agenPT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi pembayaran ...
Baca lebih lajut »
Kantor Pemprov Jatim Digeledah KPK, Pj Gubernur: Enggak Ada MasalahPj Gubernur Jatim akan kooperatif dengan proses hukum yang dilakukan KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Koordinasi dengan KPU soal Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Kasus KorupsiKPK akan tetap melakukan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »