Partai Buruh dan organisasi serikat buruh bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait pemotongan upah buruh sebesar 25 persen.
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung ihwal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Akibatnya produk yang dihasilkan perusahaan padat karya orientasi dalam negeri menjadi kurang laku karena turunnya daya beli.Keempat, Said berujar perusahaan padat karya sudah mendapat beragam insentif. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap mendapat profit sekalipun pesanannya berkurang. Hal itu karena perusahaan padat karya orientasi ekspor sudah menghitung keuntungan setiap barang yang diproduksi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Berkukuh Tolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh Bakal Rutin Demo Saban SelasaPresiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan ada 9 isu buruh dalam UU Cipta Kerja yang dipersoalkan.
Baca lebih lajut »
Lawan Parpol Besar, Partai Buruh Wacanakan Bentuk Koalisi Orang KecilPartai Buruh berencana mengajak partai politik (parpol) nonparlemen dan parpol baru untuk membentuk koalisi orang kecil.
Baca lebih lajut »
Lawan Koalisi Besar, Partai Buruh Bakal Bentuk Koalisi Orang KecilTandingi koalisi besar yang akan dibentuk partai pemerintah, Partai Buruh akan menggalang partai non parlemen untuk bikin koalisi orang kecil.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Menolak Gagasan Pembentukan Koalisi BesarMenurut Partai Buruh ide koalisi besar menciderai demokrasi yang sehat dan bersih karena cenderung membatasi jumlah kontestan.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Serukan Tolak Koalisi Besar, Said Iqbal: Mencederai DemokrasiPartai Buruh menolak gagasan atau ide koalisi besar dalam mengusung Calon Presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) karena akan mencederai demokrasi.
Baca lebih lajut »
Dinilai Cederai Demokrasi, Partai Buruh Serukan Tolak Koalisi Besar |Republika OnlinePartai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin.
Baca lebih lajut »