Palestina: Kebijakan AS Bias Terhadap Israel

Indonesia Berita Berita

Palestina: Kebijakan AS Bias Terhadap Israel
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 65 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 51%

Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan Amerika Serikat (AS) sangat bias terhadap...

Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina , Saeb Erekat mengatakan Amerika Serikat sangat bias terhadap Israel. Hal inilah, papar Erekat, yang akan menghancurkan upaya damai dengan Israel.

"Kebijakan Amerika bertanggung jawab atas kegagalan proses perdamaian, terutama setelah penghentian bantuan AS kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat dan bias buta pemerintah dalam mendukung Israel, yang melanjutkan pembangunan permukiman," kata Erekat. "situasi saat ini mengarah pada keruntuhan prinsip solusi dua negara dan menggantinya dengan solusi satu negara yang mengimplementasikan dua rezim dan melanjutkan pendudukan," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Senin .Erekat, kemudian mengatakan bahwa Otoritas Palestina dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas berpegang hukum internasional dan legitimasi internasional dalam permintaan mereka untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan 1967.

Palestina sendiri diketahui telah memboikot dan menolak melakukan pembicaraan damai yang diinisasi oleh AS. Kebijakan ini dilakukan setelah AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang dilanjutkan dengan merelokasi kedubesnya ke kota tersebut. Dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Palestina menilai AS sudah tidak lagi netral dan bias terhadap Negara Zionis itu. Palestina juga menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas oleh AS yang disebut sebagai Kesepakatan Abad Ini.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kebijakan Jangka Panjang Atasi Kemacetan DipertanyakanKebijakan Jangka Panjang Atasi Kemacetan DipertanyakanUsulan ganjil genap akan disikapi setelah evaluasi triwulan kedua.
Baca lebih lajut »

Kasus Xinjiang di PBB, 37 Negara Bela Kebijakan TiongkokKasus Xinjiang di PBB, 37 Negara Bela Kebijakan TiongkokDuta besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dari 37 negara merilis sepucuk surat dukungan kepada Tiongkok atas kasus Uighur di Xinjiang pada Jumat (12/7).
Baca lebih lajut »

KLHK Kenalkan Kebijakan Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah LingkunganKLHK Kenalkan Kebijakan Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah LingkunganPenerapan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan juga bermakna keteladanan perubahan perilaku dari jajaran pemerintah. MenteriSiti
Baca lebih lajut »

Para Tengku dan Jejak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Negeri SyariatPara Tengku dan Jejak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Negeri SyariatBerdasarkan data dihimpun, kasus pelecehan seksual dan sodomi pada tahun 2018 lalu tidak sedikit melibatkan ustaz atau guru mengaji--di Aceh disebut 'tengku'--sebagai pelaku. Kasus ini terjadi antara Februari hingga November.
Baca lebih lajut »

Kritik Pedas Pak Gubernur terhadap PPDB Sistem ZonasiKritik Pedas Pak Gubernur terhadap PPDB Sistem ZonasiPPDB sistem zonasi yang kacau menurut Gubernur Bali Wayan Koster, dipicu aturan di Permendikbud 51 Tahun 2018. PPDBsistemzonasi
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-03 19:41:31