Pakar Sebut Kebijakan Rokok yang Adopsi FCTC Bisa Matikan Industri Tembakau

Rokok Berita

Pakar Sebut Kebijakan Rokok yang Adopsi FCTC Bisa Matikan Industri Tembakau
Industri Tembakau
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 53%

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyebut, kalau Kebijakan itu diterapkan, pemerintah akan mematikan industri tembakau.

Upaya jajaran Pemerintah dalam mendorong penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dinilai merupakan bagian dari adopsi Framework Convention on Tobacco Control di Indonesia.

"Jangan ketentuan yang dibuat di luar negeri diterapkan di Indonesia. Kalau seperti ini, menunjukkan Indonesia masih dijajah oleh negara lain," beber dia. Maka, aturan yang pertama kali dicetuskan oleh jajaran Kemenkes ini menjadi tindakan yang sembrono. Penolakan dari berbagai pihak pun terus bermunculan, bahkan dari Kementerian dan lembaga terkait lainnya yang menjadi pembina industri tembakau.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Industri Tembakau

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakar Kebijakan Seluruh Menteri yang Terlibat dalam Kebijakan Impor Gula Harus DiperiksaPakar Kebijakan Seluruh Menteri yang Terlibat dalam Kebijakan Impor Gula Harus DiperiksaAchmad menurutkan bahwa PPI bertugas melaksanakan kebijakan dan distribusi gula yang diimpor sesuai izin dari kementerian bukan untuk mengalihkan distribusi ke pihak swasta
Baca lebih lajut »

Ekonom Indef Sebut Kebijakan Rokok Polos Ancam Ekonomi Indonesia Rp308 TriliunEkonom Indef Sebut Kebijakan Rokok Polos Ancam Ekonomi Indonesia Rp308 TriliunKritik terhadap PP 28/2024 dan rencana kemasan rokok polos tanpa merek muncul dari ekonom dan pakar hukum, menyoroti dampak ekonomi besar dan potensi intervensi asing.
Baca lebih lajut »

Pakar Sebut Kebijakan Penghapusan Kredit UMKM Tetap Bikin Rugi Keuangan NegaraPakar Sebut Kebijakan Penghapusan Kredit UMKM Tetap Bikin Rugi Keuangan NegaraPasalnya, dalam aturan Undang-undang, penghapusan buku tagih kredit termasuk merugikan negara.
Baca lebih lajut »

Aturan Kemasan Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Rokok Ilegal Makin MenjamurAturan Kemasan Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Rokok Ilegal Makin MenjamurRencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, menyulitkan pengawasan, dan membahayakan konsumen.
Baca lebih lajut »

Serikat Pekerja Rokok Terus Tolak Penyeragaman Kemasan RokokSerikat Pekerja Rokok Terus Tolak Penyeragaman Kemasan RokokSerikat pekerja rokok kembali menegaskan menolak upaya Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendorong aturan untuk menghilangkan identitas merek
Baca lebih lajut »

Dinilai Tumpang Tindih, Serikat Pekerja Tolak Aturan Rokok IniDinilai Tumpang Tindih, Serikat Pekerja Tolak Aturan Rokok IniDengan hilangnya identitas merek pada kemasan rokok akan membuat produk rokok ilegal justru mendapatkan keuntungan
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 14:12:50