Kritik terhadap PP 28/2024 dan rencana kemasan rokok polos tanpa merek muncul dari ekonom dan pakar hukum, menyoroti dampak ekonomi besar dan potensi intervensi asing.
– Para ekonom dan pakar hukum menyampaikan kritik serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana kebijakan yang mengatur penyeragaman kemasan. Kebijakan ini dinilai membawa dampak besar bagi perekonomian nasional dan menimbulkan kekhawatiran terkait potensi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.
Andry juga menyerukan perlunya koordinasi lintas kementerian dalam merumuskan kebijakan terkait industri hasil tembakau. Ia menyatakan bahwa regulasi ini bukan hanya domain Kementerian Kesehatan atau Kementerian Keuangan, tetapi juga harus melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar dampak kebijakan bisa dilihat secara holistik.
Prof. Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tembakau seharusnya tidak tunduk pada regulasi yang disusun berdasarkan panduan dari negara lain atau organisasi internasional. Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dan menolak adanya intervensi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Selain kontribusi pada PDB, sektor tembakau juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Keluarga yang terdiri dari kakak dan adik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, telah mengajukan gugatan perampasan aset.Calon Gubernur nomor urut 02 Edy Rahmayadi menyinggung Kota Medan adalah kota terkotor di seluruh Indonesia, dalam Debat Kedua Pilkada Sumut 2024
Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi secara terang-terangan menyindir soal Blok Medan saat debat lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Menteri Kesehatan Indef Ekonomi Tembakau
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ekspor Indonesia Berpotensi Turun ke AS Gara-Gara Donald Trump, Kok Bisa?Ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus prediksi Donald Trump akan kembali menerapkan kebijakan proteksionisme pada sektor ekonominya
Baca lebih lajut »
Ekonom Sebut Kebijakan Rokok Baru Bisa Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8% PrabowoSejumlah ekonom menilai kebijakan soal rokok baru ditanggung oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Ekonom Dukung Penghapusan Utang UMKM dengan Syarat Kebijakan LainMeski mendukung mantan Tenaga Ahli Ketua BPK RI ini menekankan pentingnya syarat dan mekanisme yang tepat agar kebijakan ini memiliki dampak positif jangka panjang
Baca lebih lajut »
Indef Sebut Pemberian Pajak Terhadap Judi Online Justru Rugikan Negara, Ini AlasannyaBerita Indef Sebut Pemberian Pajak Terhadap Judi Online Justru Rugikan Negara, Ini Alasannya terbaru hari ini 2024-10-30 10:45:15 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
INDEF sebut ekraf bisa jadi alternatif dorong perekonomian nasionalDirektur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif bisa menjadikan sektor ...
Baca lebih lajut »
Indef sebut pengetahuan tentang EUDR masih rendah di kalangan petaniEkonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengungkapkan bahwa pengetahuan para petani tentang implementasi ...
Baca lebih lajut »