Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir ...
Kupang - Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dianulir oleh badan legislatif maupun eksekutif.
Jika KPU tidak menggunakan keputusan MK maka pelaksanaan Pilkada berpotensi melanggar hukum dan KPU dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Atur Usia Cakada Sesuai Putusan MA, Pakar: Putusan MK Lebih TinggiRancangan aturan mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah (cakada) yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dianggap ngaco. Sebab hal
Baca lebih lajut »
Universitas Nusa Mandiri Fokus Capai Akreditasi UnggulCivitas akademik Universitas Nusa Mandiri (UNM) menggelar Dies Natalis Ke-23 Nusa Mandiri di Aula Gedung Rektorat Universitas Nusa Mandiri berbarengan
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Tidak Harus Diikuti Perubahan Undang-undangPutusan MK tidak harus diikuti dengan perubahan undang-undang, itu bisa langsung dilaksanakan,
Baca lebih lajut »
Universitas Nusa Cendana Role Model Implementasi Praktik Baik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SeksualUniversitas Nusa Cendana dianggap paling menarik dan terpilih menjadi role model untuk implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS
Baca lebih lajut »
Pakar minta Baleg hormati putusan MK demi stabilitas hukum-demokrasiPakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Benediktus Hestu Cipto Handoyo meminta Badan Legislasi DPR RI menghormati putusan Mahkamah ...
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Unimal: Revisi UU Pilkada Harus Merujuk Putusan MKDPR, DPD dan pemerintah menyepakati RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Unimal menyebutkan revisi UU itu harus merujuk pada putusan MK.
Baca lebih lajut »