Ahmad Zainal Abidin menyoroti kurangnya transparansi dalam pelabelan produk dan kebutuhan mendesak akan informasi yang akurat tentang bahan kimia berbahaya
BANYAK negara di seluruh dunia makin memperketat regulasi untuk mengendalikan paparan senyawa Bisfenol A . Indonesia pun akhirnya mulai mewajibkan peringatan label bahaya BPA pada galon guna ulang polikarbonat. Namun, pemerintah masih memberi masa tenggang, dengan memberi napas cukup panjang kepada produsen air minum dalam kemasan berbahan BPA untuk mematuhi regulasi, yakni selama empat tahun, sejak peraturan tersebut diberlakukan tahun ini.
Meski demikian, ia mengakui adanya potensi bahaya jika kandungan zat berbahaya seperti BPA melebihi ambang batas. "Ada faktor bahaya? Ya kalau jumlahnya itu gede ya ada, tapi kalau jumlahnya kecil ya aman. Tapi sejauh ini, jumlahnya enggak besar," katanya. Dalam lima tahun terakhir, negara-negara Eropa bahkan sudah bertindak lebih jauh ketimbang Indonesia, dalam memperketat penggunaan BPA untuk kemasan makanan dan minuman. Bukan cuma memperkecil batas migrasi BPA, Eropa juga secara drastis menurunkan angka asupan harian pada asupan tercemar BPA yang bisa dikonsumsi manusia setiap hari.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Polimer ITB: AMDK galon polikarbonat tak terkontaminasi BPAKepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran Institut Teknolgi Bandung (ITB) IAkhmad Zainal Abidin menyatakan hasil penelitian terbaru terhadap air minum ...
Baca lebih lajut »
Karena Ini, Pakar Sebut Duet Anies Baswedan - Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta Tidak Akan Terealisasi'KIM plus itu punya dukungan sendiri yaitu ke RK.'
Baca lebih lajut »
Pakar Kebugaran Sebut Kardio Tak Akan Menurunkan Berat Badan, Ini yang Seharusnya DilakukanSekarang diyakini bahwa latihan beban jauh lebih bermanfaat bagi mereka yang ingin mengecilkan lingkar pinggang.
Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Hal Ini Bisa Terjadi Jika Pertamina Tak Menaikkan Harga PertamaxPakar ekonomi bisnis Abdul Hamid Paddu mengungkapkan bahwa Pertamina harus menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax.
Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Posisi Pembatalan Revisi UU Pilkada Masih Menggantung: Hati-Hati dengan Taktik IniPakar hukum tata negara UGM Yance Arizona mengingatkan bahwa posisi batalnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada masih menggantung.
Baca lebih lajut »
Sebut-Sebut Target Prabowo, Ini Alasan Zulhas Berangus Barang IlegalZulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal senilai Rp20 miliar lebih.
Baca lebih lajut »