Luthfi Makhasin, pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), menilai perlu adanya koalisi politik yang bersifat permanen setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed Purwokerto Luthfi Makhasin. ANTARA/dokumentasi pribadiJakarta - Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Luthfi Makhasin memandang perlu koalisi politik yang permanen setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuat hal tersebut terjadi.
, semua partai politik punya kesempatan sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden," katanya. Namun, dia mengingatkan agar pihak-pihak terkait tetap memperhatikan fenomena politik uang agar perbaikan prosedural demokrasi tetap terjamin sehingga tetap meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.
Koalisi Politik Ambang Batas Pencalonan Presiden Wakil Presiden Demokrasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar sarankan stakeholder cek ulang pendidikan politik di IndonesiaPakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menyarankan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mengecek ulang pendidikan politik di ...
Baca lebih lajut »
Pakar Sarankan Jokowi Lebih Baik Jadi Guru Bangsa: Tidak Berpihak ke Politik Mana PunEmrus menilai, terlalu sulit jika Jokowi bergabung dengan Gerindra. Sebab hampir tidak mungkin partai yang sudah dibangun dibesarkan Prabowo lalu diserahkan kepada orang lain yang hitungannya kader baru.
Baca lebih lajut »
Pakar Politik: Penetapan Hasto Tersangka KPK Tidak MenyesakkanLuthfi Makhasin, pakar ilmu politik dari Universitas Jenderal Soedirman, mengomentari penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh KPK. Ia menilai kasus ini tidak mengejutkan dan mengonfirmasi isu yang telah beredar lama mengenai petinggi partai politik nonkoalisi pemerintah yang akan menjadi tersangka.
Baca lebih lajut »
Soal KPK Cekal Yasonna Laoly ke Luar Negeri, Pakar Ilmu Politik: Ini Tidak Biasa karena...Berita Soal KPK Cekal Yasonna Laoly ke Luar Negeri, Pakar Ilmu Politik: Ini Tidak Biasa karena... terbaru hari ini 2024-12-26 21:40:21 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Politik: Pernyataan Jokowi Termasuk 'Uji Nyali' Bagi KPKRay Rangkuti, pengamat politik, memandang pernyataan Jokowi terkait dirinya yang masuk dalam daftar finalis pemimpin korup versi OCCRP sebagai 'uji nyali' bagi KPK.
Baca lebih lajut »
Koalisi Partai Politik: Sebuah Keharusan dalam Pemilihan PresidenArtikel ini membahas tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia serta dampaknya terhadap koalisi antar partai politik.
Baca lebih lajut »