Berdasarkan kajiannya, mantan Rektor Undip ini, mengkritisi penghukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Mardani H Maming terkait pasal yang dijeratkan kepada terdakwa.
Sejumlah guru besar dan akademisi mencatat terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara kasus Mardani H Maming .
'Harusnya perkara ini ditelusuri, kejaksaan harus buka lagi perkaranya. Kalau bisa disidang kembali. Biar tidak ada korban yang dihukum karena hanya menjadi kambing hitam,' ujarnya. Ia menyatakan bahwa keputusan Mardani H. Maming selaku Bupati terkait pemindahan IUP dari aspek hukum administrasi adalah sah dan tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara , yang merupakan pengadilan berwenang dalam ranah hukum administrasi.
Ia pun menegaskan, perizinan tambang itu juga telah melalui kajian di daerah hingga pusat. Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah mendapatkan sertifikat clear and clean dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama 11 tahun. Dengan demikian Prof Yos Johan berpendapat agar putusan hakim tersebut dapat dikaji ulang, sebab Mardani H Maming diketahui sebagai pihak yang mengeluarkan izin seharusnya tidak bisa dijerat dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Putusan Kasus Mardani MamingKajian eksaminator terhadap putusan pengadilan dibatasi kepada dokumen resmi berupa putusan pengadilan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa
Baca lebih lajut »
Pakar hukum eksaminasi perkara eks Bupati Tanah Bumbu Mardani MamingPara pakar hukum melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, yang dituangkan ke dalam buku bertajuk Mengungkap ...
Baca lebih lajut »
Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU MinerbaJPNN.com : Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menegaskan jika SK Bupati itu belum tentu melanggar UU Minerba.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Beberkan Deretan Fakta-fakta Kasus Perkara yang Menjerat Mardani MamingBerita Pakar Hukum Beberkan Deretan Fakta-fakta Kasus Perkara yang Menjerat Mardani Maming terbaru hari ini 2024-10-06 13:10:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Nilai Terpidana Mardani Maming Tidak Terbukti Lakukan Korupsi, Ini AlasannyaSejumlah pakar hukum menilai terpidana Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Baca lebih lajut »
Soal Eksaminasi Para Pakar Hukum ke Mardani Maming, MAKI Singgung Tentang Keindependenan HakimBerita Soal Eksaminasi Para Pakar Hukum ke Mardani Maming, MAKI Singgung Tentang Keindependenan Hakim terbaru hari ini 2024-10-07 14:05:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »