'Jadi kecenderungan peradilan ini ingin dibuat peradilan sederhana,' ucap Fickar
Hal itu terlihat dari bukti utama yang minim dihadirkan di persidangan dan terlalu banyak keterangan terdakwa yang menjadi bahan pertimbangan penuntutan jaksa penuntut umum.
"Jadi kecenderungan peradilan ini ingin dibuat peradilan sederhana," ucap Fickar dalam sebuah diskusi virtual, Minggu .Ia menilai semestinya jaksa penuntut umum tidak menjadikan keterangan terdakwa sebagai pertimbangan utama dalam menyusun penuntutan. Menurut dia, semestinya jaksa berpegang pada bukti-bukti di lapangan dan keterangan para saksi dalam menyusun tuntutan sehingga hukuman yang diajukan proporsional.Ia menambahkan semestinya jaksa secara serius menyusun materi tuntutan karena kasus ini mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo, Komnas HAM, dan Polri yang waktu itu sempat membuat tim khusus untuk menemukan pelakunya.
"Padahal kalau kembali ke belakang ada perintah Presiden . Ada komisi yang dibentuk Komnas HAM dan polisi. Ada banyak lembaga dan orang yang memperhatikan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Korea Utara Sebut Kim Jong Un Memiliki Organisasi Rahasia untuk Pertahankan Hidup Mewahnya - Tribunnews.comPakar Korea Utara Ungkap Kim Jong Un Memiliki Organisasi Rahasia sebagai 'Pengumpul Uang' untuk Mempertahankan Hidup Mewahnya
Baca lebih lajut »
Ini Satu-satunya Cara agar Kasus Covid-19 di Jatim Turun dalam 2 Pekan Menurut PakarWindhu mencontohkan negara Singapura yang memberikan sanksi denda 300 dollar Singapura kepada warga yang tidak menggunakan masker.
Baca lebih lajut »
Polisi Tak Proses Hukum Pedagang Bakso yang Ludahi MangkukPedagang bakso yang meludahi mangkuk jualannya tidak diproses hukum karena korban tak membuat laporan ke pihak kepolisian.
Baca lebih lajut »
KPK: Para Pakar Menemukan Hanya 24 Persen Konten yang Layak untuk Kartu PrakerjaDirektur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya sempat mengadakan diskusi dengan sejumlah pakar terkait konten yang disediakan dalam Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »
Ketua OJK Dukung Upaya Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya |Republika OnlineKasus Jiwasraya menyeret salah satu pejabat OJK.
Baca lebih lajut »
Respons PDIP Tempuh Jalur Hukum soal Pembakaran Bendera Dinilai TepatKaryono pun menilai bahwa isu komunis yang dipakai menyudutkan PDIP, merupakan propaganda usang dan terbukti gagal.
Baca lebih lajut »