Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya sempat mengadakan diskusi dengan sejumlah pakar terkait konten yang disediakan dalam Kartu Prakerja.
Hasilnya, dari 1.800 konten pelatihan hanya 24 persen yang dinilai pakar layak disebut sebagai pelatihan."Kita diskusi dengan para pakar yang paham dengan masalah pelatihan dari 1.800 sekian pelatihan yang ada di prakerja menurut mereka hanya 24 persen saja yang memang layak disebut sebagai pelatihan sehingga sisanya dianggap tidak layak sebagai pelatihan," ujar Wawan dalam diskusi daring, Sabtu .
Selain itu, KPK menemukan potensi konflik kepentingan dari penunjukan platform mitra prakerja. Wawan menjelaskan, penunjukan platform masih ada kekosongan hukum, padahal program ini menggunakan APBN. Berikutnya, untuk menghindari konflik kepentingan, kartu prakerja disarankan mengeluarkan platform yang memiliki lembaga pelatihan.
2 dari 3 halamanBukan Hanya Diawasi KPKPolitikus Partai Golkar Melki Laka Lena mendorong KPK tidak hanya mengawasi program kartu prakerja. Dia mendorong, KPK serta lembaga terkait seperti Polri, Kejaksaan, turut mengawasi program penanganan Covid-19 lainnya. Misalnya bantuan sosial. "Saya berharap agar di luar program kartu prakerja, KPK juga memberi perhatian untuk semua program Covid-19," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kaji Program Kartu Prakerja, KPK: Belum Ada Uang Negara yang Hilang\nMenurut Firli, pemerintah menerima saran KPK dengan baik dengan menunda gelombang ke-4 pendaftaran Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »
KPK diminta lanjutkan temuan permasalahan Kartu Prakerja ke penyidikanInisiator Prakerja.org Andri W Kusuma meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang ditemukan beberapa ...
Baca lebih lajut »
KPK Diminta Lanjutkan Temuan Masalah Kartu Prakerja |Republika OnlineKajian KPK peristiwa pidana diduga kuat telah ada dalam program kartu prakerja
Baca lebih lajut »
KPK: Belum Ada Penyelewengan Keuangan Negara Kartu Prakerja |Republika OnlineKPK belum temukan adanya penyelewengan keuangan negara di kartu prakerja
Baca lebih lajut »
Pemerintah Tak Perlu Keluarkan Dana Triliunan untuk Kartu Prakerja, Cukup Rp 50 MiliarAnggaran Rp 5,6 triliun untuk program pelatihan online Kartu Prakerja dinilai sangat berlebihan dan pemborosan anggaran. KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV Tunggu Revisi PerpresPendaftaran program kartu prakerja belum akan dibuka, karena masih menunggu revisi Perpres 36/2020.
Baca lebih lajut »