Pakar Hukum: Pengadilan Harusnya Tolak Polisi Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

Indonesia Berita Berita

Pakar Hukum: Pengadilan Harusnya Tolak Polisi Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Tragedi Kanjuruhan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 63%

Pakar hukum: Polisi tidak boleh menjadi penasihat hukum dalam sidang pidana tragedi Kanjuruhan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengatakan, polisi tidak boleh menjadi penasihat hukum dalam sidang pidana tragedi Kanjuruhan.“Tidak boleh kecuali didampingi advokat profesional,” kata Chairul Huda saat dihubungi, Senin, 27 Maret 2023.Chairul mengatakan Peraturan Kapolri untuk bantuan hukum hanya berlaku secara internal, misalnya, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri .

“Jadi ketika penyidiknya kepolisian, kemudian terdakwanya kepolisian, lalu pembela hukumnya polisi. Ini merusak bahkan melecehkan sistem hukum,” kata Pretty.Koalisi Masyarakat Sipil juga menentang keputusan Majelis Hakim PN Surabaya yang menerima anggota Polri sebagai penasehat hukum dalam persidangan pidana.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kontras: Polisi Bela Polisi di Sidang Tragedi Kanjuruhan Lecehkan Sistem Hukum PeradilanKontras: Polisi Bela Polisi di Sidang Tragedi Kanjuruhan Lecehkan Sistem Hukum Peradilan TempoNasional
Baca lebih lajut »

Kasus Kanjuruhan Jadi Bukti Buruknya Hukum dan Penegakan KeadilanKasus Kanjuruhan Jadi Bukti Buruknya Hukum dan Penegakan KeadilanTim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) kasus Kanjuruhan menyatakan proses kasus Kanjuruhan membuktikan betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Tim itu  mencurigai memang ada strategi untuk mempetieskan kasus Kanjuruhan.
Baca lebih lajut »

Perppu Ciptaker Disahkan, Ini Pendapat Pakar HukumPerppu Ciptaker Disahkan, Ini Pendapat Pakar HukumPerppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja akhirnya disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada 21 Maret 2023.
Baca lebih lajut »

Pakar Ingatkan KPU Jangan Remehkan Gugatan Partai Prima |Republika OnlinePakar Ingatkan KPU Jangan Remehkan Gugatan Partai Prima |Republika OnlinePakar hukum mengingatkan KPU untuk tidak menganggap remeh soal gugatan Partai Prima.
Baca lebih lajut »

Tragedi Kanjuruhan, Kontras: Polisi Tidak Boleh Bela Anggota Polri di PersidanganTragedi Kanjuruhan, Kontras: Polisi Tidak Boleh Bela Anggota Polri di PersidanganDalam tragedi Kanjuruhan, kepolisian tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan hukum di persidangan pidana.
Baca lebih lajut »

Polisi Ancam Proses Hukum Pelaku Perang SarungPolisi Ancam Proses Hukum Pelaku Perang SarungRADARSEMARANG.ID, Semarang - Fenomena perang sarung kerap menjadi rutinitas kambuhan di bulan Ramadan. Aksi ini sangat meresahkan. Kepolisian memperingatkan akan menindak tegas dan memproses hukum pelakunya. 'Perang sarung saat ini bukan lagi bentuk kenakalan remaja biasa. Tapi ada tendensi yang
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 00:18:13