JPNN.com : Praktisi hukum Nasrullah menilai pandangan MK dalam putusan tersebut seharusnya berlaku juga dalam menjaga suara partai di DPR
jpnn.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 tahun 2024 membolehkan partai politik di DPRD mengusung calon kepala daerah di Pilkada.
Praktisi hukum Nasrullah menilai pandangan MK tersebut seharusnya berlaku juga dalam menjaga suara partai di DPR. Namun, dia mengungkapkan, MK selalu menolak perselisihan hasil pemilihan umum terkait ambang batas parlemen.
Putusan MK Pakar Hukum Parliamentary Treshold Ambang Batas Parlemen Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar nilai revisi UU Pilkada akan cacat hukum kronisPakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) W. Riawan Tjandra menilai revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR RI akan ...
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Nilai Putusan PTUN yang Batalkan SK Jabatan Ketua MK Suhartoyo JanggalBerita Pakar Hukum Nilai Putusan PTUN yang Batalkan SK Jabatan Ketua MK Suhartoyo Janggal terbaru hari ini 2024-08-19 13:49:23 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Tidak Harus Diikuti Perubahan Undang-undangPutusan MK tidak harus diikuti dengan perubahan undang-undang, itu bisa langsung dilaksanakan,
Baca lebih lajut »
Dirjen HAM Nilai Penyeragaman Lepas Jilbab Paskibraka 2024 Justru Tidak Sesuai Nilai PancasilaDirjen HAM meyakini pengenaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila.
Baca lebih lajut »
Tak Terima Vonis Bebas Ronald Tannur, Kejagung Ajukan KasasiKejagung mengambil langkah hukum Kasasi karena hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
Baca lebih lajut »
Ahli hukum sebut beberapa PR bidang hukum yang perlu jadi sorotanBeberapa ahli hukum menyebut ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi sorotan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru dan Menkumham ...
Baca lebih lajut »