Praktisi Hukum Maqdir Ismail mengatakan bahwa masih terdapat kerancuan di pasal-pasal Pemberantasan Korupsi.
Maqdir menyebut masalah korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara. Justru, hakikat dari korupsi di seluruh dunia yakni adanya suap menyuap.Demikian itu disampaikan dalam acara seminar nasional di Universitas Kristen Indonesia , Jakarta Pusat, yang mengangkat 'Tema: Tak ada Suap, tak ada Korupsi', Selasa, 29 Oktober 2024.
Hal ini dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, apalagi ketika keputusan direksi perusahaan atau pejabat publik yang didasari niat baik tetap berujung pada kerugian bisnis. Kerugian tersebut kemudian dianggap sebagai tindak korupsi, meski tidak terbukti bertujuan memperkaya diri. "Dalam dunia pemerintahan ada 4 pidana, kalau terjadi penyimpangan ini penyimpangan di mana jangan semua ditarik ke pidana, kalau administratif tarik ke administratif," kata Dadang.
"Norma hukum harus jelas misalnya soal suap, jangan mengada-ngada itu suap kasian anak bangsa yang tidak bersalah atau mungin salanya sedikit dituduh sebagai koruptor. Kasihan kan masa depanya terancam," ujarnya."Jadi tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan baik vertikal maupun horizontal," imbuhnya.Untuk itu, kata Maqdir, pihaknya mengajukan pembatalan pasal 2 ayat 1 yang menyebut tentang pidana perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada SinkronisasiBerita Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi terbaru hari ini 2024-10-24 14:29:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Soal OTT Hakim Surabaya di Kasus Ronald Tanur, Pakar Hukum Bongkar Akar Korupsi di Sistem PeradilanBerita Soal OTT Hakim Surabaya di Kasus Ronald Tanur, Pakar Hukum Bongkar Akar Korupsi di Sistem Peradilan terbaru hari ini 2024-10-24 17:14:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Nilai Terpidana Mardani Maming Tidak Terbukti Lakukan Korupsi, Ini AlasannyaSejumlah pakar hukum menilai terpidana Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Baca lebih lajut »
Video: Pakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Perbaiki Iklim InvestasiPakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Untuk Perbaiki Iklim Investasi Energi RI
Baca lebih lajut »
Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan EkonomiPAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
Baca lebih lajut »
Kata Pakar soal Gerak-gerik Baim Wong saat Bongkar Masalah Rumah Tangga: Dia Mau Orang ...Apa makna di balik bahasa tubuh Baim Wong ketika membongkar masalah rumah tangganya?
Baca lebih lajut »