Pakar Hukum Harap Ada Kepastian soal Kasus Payment Gateway

Payment Gateway Berita

Pakar Hukum Harap Ada Kepastian soal Kasus Payment Gateway
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 83%

Penuntasan kasus tersebut saat ini belum jelas.

Praktisi hukum yang juga mantan hakim di pengadilan negeri Irwan Yunas mengharapkan adanya kepastian kasus Payment Gateway Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mangkrak sejak 2015.

'Yang menuntaskan pekerjaan ini adalah Jaksa Agung dengan perintah ke bawahannya, atau bisa jadi Presiden Prabowo Subianto perintahkan Jaksa Agung,' ujarnya, seperti dilansir Antara, Senin . 'Melalui laporan masyarakat baik ke presiden ataupun langsung ke kejaksaan, selaku penuntut umum. Bisa juga ke KPK selaku supervisor,' kata Irwan Yunas.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Disebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah UlangDisebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah UlangBerita Disebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah Ulang terbaru hari ini 2024-10-12 03:06:07 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Endus Ada Pengkondisian Kasus Denny IndrayanaPakar Hukum Endus Ada Pengkondisian Kasus Denny IndrayanaPakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf geram melihat mangkraknya kasus payment gateway Kementerian Hukum dan HAM
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Putusan Kasus Mardani MamingPakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Putusan Kasus Mardani MamingKajian eksaminator terhadap putusan pengadilan dibatasi kepada dokumen resmi berupa putusan pengadilan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa
Baca lebih lajut »

Video: Pakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Perbaiki Iklim InvestasiVideo: Pakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Perbaiki Iklim InvestasiPakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Untuk Perbaiki Iklim Investasi Energi RI
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada SinkronisasiPakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada SinkronisasiBerita Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi terbaru hari ini 2024-10-24 14:29:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan EkonomiNegara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan EkonomiPAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 18:56:15