Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, mendesak sudah seharusnya sanksi berat diberikan kepada setiap anggota Polri terlibat. Khususnya, mereka yang terbukti mendapat uang hasil memeras.
Terbongkarnya kasus pemerasan terhadap warga negara asing yang menyaksikan acara musik Djakarta Warehouse Project berbuntut dengan sanksi tegas Polri terhadap sejumlah anggota terlibat.
Menanggapi hal itu, “Mereka yang terlibat tindak pidana harus menjalani pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Siapapun sepanjang menerima aliran dana bisa diperiksa dan dipidanakan,' kata Fickar kepada awak media seperti dikutip Minggu . Fickar mengamini, memang saat ini mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak sudah dipecat dari institusi kepolisian. Namun sejatinya, penelusuran tidak berhenti di sana.
Sebab tak menutup kemungkinan, masih ada oknum polisi lainnya diperiksa jika ikut merasakan uang hasil pemerasan tersebut.Fickar berharap, kasus pemerisan yang terjadi DWP menjadi catatan penting bagi aparat kepolisian agar semakin menegakkan keadilan dan transparan dalam penanganan kasus tersebut. Serta mendalami pihak terlibat sesuai bukti di lapangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
18 Anggota Polri Terlibat kasus pemerasan DWP, Kompolnas Dorong usut Unsur Pidana Tak Hanya EtikKompolnas memastikan turut memantau jalannya sidang etik kasus pemerasan warga negara asing (WNA) yang melibatkan anggota Polri tersebut hingga selesai.
Baca lebih lajut »
Silsilah Keluarga Baim Wong, Ternyata Sepupuan dengan Arya SalokaUsut punya usut, rupanya Baim Wong dan Arya Saloka masih memiliki hubungan keluarga dekat, yakni sepupu.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi PPDSAnggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung KPK untuk mendalami dugaan korupsi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berdasarkan hasil kajian KPK.
Baca lebih lajut »
Publik Desak Polri Usut Pidana Dugaan Pemerasan Saat DWP 2024Dugaan pemerasan ini masuk tindak pidana korupsi karena memanfaatkan kewenangan untuk mendapatkan materi.
Baca lebih lajut »
Mendesak Polri Usut Dugaan Pemerasan Warga Malaysia di Djakarta Warehouse ProjectPublik mendesak Polri untuk mengusut dugaan pemerasan puluhan warga Malaysia oleh sejumlah polisi dalam gelaran Djakarta Warehouse Project 2024. Dugaan pemerasan ini viral di media sosial dan warga Malaysia menyatakan dipaksa membayar uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 32,6 miliar setelah dipaksa untuk tes urine meskipun hasil tes narkoba negatif. Divisi Propam Polri telah memeriksa 18 polisi yang diduga terlibat dan Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya guna memudahkan pemeriksaan.
Baca lebih lajut »
Polri Diberi Ultimatum Usut Dugaan Pemerasan Warga Malaysia di Djakarta Warehouse ProjectPublik mendesak Polri untuk mengusut dugaan pemerasan puluhan warga Malaysia oleh sejumlah polisi dalam gelaran Djakarta Warehouse Project 2024. Pengusutan ini untuk menjaga marwah Korps Bhayangkara dan memberantas penyalahgunaan wewenang. Warga Malaysia mengklaim dipaksa membayar 9 juta ringgit Malaysia (Rp 32,6 miliar) setelah menjalani tes urine meskipun hasilnya negatif. Propam Polri memeriksa 18 polisi, sementara Polda Metro Jaya memindahkan 34 anggotanya. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, meminta agar polisi yang terbukti terlibat mendapat hukuman pemecatan karena kasus ini adalah bentuk korupsi.
Baca lebih lajut »