Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menyebut, beberapa kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi ...
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menyebut, beberapa kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden .
Lanjut dia, kemungkinan berikutnya adalah dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, maka MK dalam amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan pemohon". Kemudian, dan yang terakhir, dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat .
Kemungkinan kedua, adalah tetap mempertahankan usia 40 tahun namun ditambahkan dengan suatu syarat khusus yaitu pernah menjabat atau menjadi kepala daerah dengan segala konsekuensi konstitusionalnya, tentunya dengan melihat "experience/pengalaman" putusan-putusan MK sebelumnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum UGM Sebut MK Langgar UUD 1945 Jika Kabulkan Perkara Batas Usia Capres-Cawaprespakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, menilai MK melanggar UUD 1945 jika mengubah batas usia capres-cawapres
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tata Negara Nilai MK tidak Berwenang Tetapkan Batas Usia Capres-CawapresBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum UGM: Ubah Syarat Usia Cawapres, MK Melanggar UUD 1945Inkonsistensi sikap MK dalam kasus gugatan batas usia capres cawapres dinilai bisa menurunkan kredibilitas sebagai the guardian of constitution.
Baca lebih lajut »
Kata Pakar Hukum TPPU, Yenti Garnasih soal Aliran Dana Korupsi Eks Mentan Syahrul Yasin LimpoKPK telah menahan Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sebagai tersangka pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU.
Baca lebih lajut »
Kontroversi Sarjono Turin, Pakar Hukum: Harusnya Dipertimbangkan Jaksa Agung dalam MerotasiBerita Kontroversi Sarjono Turin, Pakar Hukum: Harusnya Dipertimbangkan Jaksa Agung dalam Merotasi terbaru hari ini 2023-10-13 17:48:48 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »