Inkonsistensi sikap MK dalam kasus gugatan batas usia capres cawapres dinilai bisa menurunkan kredibilitas sebagai the guardian of constitution.
Hal itu disampaikan Direktur Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan sekaligus pakar hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril melalui keterangan tertulis, Kamis .
"Bahkan lebih jauh, hal tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 6 ayat UUD 1945 yang telah memerintahkan agar syarat capres/cawapres diatur dalam UU Pemilu," jelas Oce. Oleh karena itu, jelas Oce, hingga saat ini MK masih konsisten dengan pendiriannya mengenai syarat usia merupakan open legal policy yang ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh putusan MK.
MK bakal menggelar sidang pengucapan putusan dari sejumlah perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres, Senin . Perkara batas usia ini mendapat sorotan dari publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar UGM Oce Madril Bilang MK Langgar UUD 1945 Bila Ubah Batas Usia Capres-CawapreMahkamah Konstitusi atau MK, akan memutuskan gugatan judicial review atau JR UU Pemilu, tentang batas usia capres-cawapres. Saat ini UU Pemilu membatasi minimal 40 tahun.
Baca lebih lajut »
Pakar UGM pastikan informasi peredaran beras plastik itu hoaksWakil Ketua Pusat Halal Universitas Gadjah Mada (UGM) Nanung Danar Dono memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait peredaran beras plastik ...
Baca lebih lajut »
Pakar UGM Pastikan Informasi Peredaran Beras Plastik Itu Hoaks - Jawa PosPusat Halal Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait peredaran beras plastik adalah hoaks
Baca lebih lajut »
Pakar UGM Sebut Ada Potensi Sentimen Negatif pada Jokowi Jika MK Setujui Batas Usia Capres-CawapresBerita Pakar UGM Sebut Ada Potensi Sentimen Negatif pada Jokowi Jika MK Setujui Batas Usia Capres-Cawapres terbaru hari ini 2023-10-12 14:40:00 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Minta Kasus Dugaan Pemerasan Jangan Sampai Ganggu Kerja KPK Usut Korupsi di KementanIa juga meminta kepada semua pihak, saat ini lebih baik fokus terlebih dahulu kepada kasus dugaan korupsi di Kementan.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Sebut MK Mestinya Tak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres: Itu Tugas DPR dan PemerintahPakar Hukum Tatanegara Bivitri Susanti mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya memutuskan batas usia capres-cawapres.
Baca lebih lajut »