Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mendukung upaya pemerintah daerah yang saat ini telah mengusulkan sekitar 525 formasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat.
Dikatakan dia, bahwa sebelumnya pihaknya dalam hal ini Komisi A juga sudah menyarankan agar setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk mengusulkan P3K.
Pasalnya jelas Bejo, dengan masing-masing PD mengusulkan P3K. Tentunya hal dapat mengurangi beban tenaga kontrak yang terlalu banyak di Kabupaten Seruyan. Sebab, para tenaga kontrak atau honorer yang ada bisa mengikuti seleksi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cuaca Jawa Timur 19 Juni 2023, Siang-Sore Gerimis di Sejumlah WilayahBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Baca lebih lajut »
Lagu Daerah Papua Beserta Lirik dan MaknaAda beberapa lagu daerah yang terkenal, seperti Lagu Apuse dan Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua. Berikut beberapa lagu daerah dari Papua.
Baca lebih lajut »
Meski Elektabilitasnya Mumpuni, Sandiaga Dinilai Sulit Dipilih Mega jadi Cawapres GanjarPengamat menilai keinginan PPP untuk mengusung Sandiaga sebagai bacawapres bakal terganjal restu dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Baca lebih lajut »
Mitratel Dinilai Paling Siap Dukung Infrastruktur Layanan 5G di IndonesiaMitratel menyiapkan infrastruktur digital untuk memudahkan operator telekomunikasi memperluas layanan 5G. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Berjiwa Milenial, Erick Thohir Dinilai Representasi Pemimpin Kaum MudaDirektur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai Menteri BUMN Erick Thohir berjiwa milenial dan representasi kaum muda di Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
RUU Kesehatan Dinilai Kurang Partisipasi Publik, Kemenkes: Sudah Dilakukan sejak MaretKETUA Umum PB IDI Slamet Budiarto menilai dalam penyusunan undang-undang RUU Kesehatan tidak memenuhi dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis dibentuknya sebuah regulasi.
Baca lebih lajut »