Rencananya akan ada 5 tower rusun untuk pegawai OIKN. Adapun, rencana biaya yang dibutuhkan untuk membangun rusun tersebut adalah Rp 893.717.504.000.
Di dalam materi paparan OIKN, disebutkan bahwa perencanaan hunian bagi 16.990 ASN belum memperhitungkan 600 pegawai OIKN. Maka dari itu, Bambang meminta anggaran tambahan salah satunya untuk membangun rusun pegawai OIKN.
Adapun rincian usulan tambahan anggaran untuk kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2.112.554.820.000 adalah sebagai berikut.- Pembangunan/Pengadaan 5 tower/rusun untuk pegawai OIKN: Rp 893.717.504.000- Penyediaan Pengelolaan Layanan Angkutan Umum Massal KIPP 1A: Rp 500.000.000.000- Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan: Rp 16.602.965.
"Hal-hal inilah yang mendasari mengapa kami ingin mengajukan tambahan biaya meskipun tadi disampaikan kalau ini sudah tertutup tapi mungkin ada beberapa kebijakan khusus yang dapat kami coba untuk ajukan sehingga hal-hal yang esensial ini masih dapat tercover di kemudian hari untuk tahun depan," ujar Bambang.
Di sisi lain, Bambang juga meminta tambahan anggaran untuk bidang sekretariat OIKN sebesar Rp 182.863.382.000, anggaran untuk kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA Rp 387.607.572.000, dan anggaran untuk kedeputian bidang Transformasi hijau dan digital Rp 466.640.740.000.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Otorita IKN dan Bappenas Kembali Gelar Konsultasi Publik Perubahan UU IKNOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian PPN/Bappenas kembali gelar Konsultasi Publik terkait Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN) secara daring.
Baca lebih lajut »
Transjakarta Dapat Tambahan Subsidi Rp633 Miliar, DPRD Jakarta Minta Layanan DitingkatkanKomisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp633 miliar.
Baca lebih lajut »
PMN Ditolak, Terbuka Peluang Lain bagi PT Bina Karya dalam Pembangunan IKNKomisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
PT Bina Karya Tetap Berperan dalam Pembangunan NusantaraKomisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
Otoritas IKN Patok Anggaran Rp 434 Miliar di 2024Badan Otorita Ibu Kota Nusantara mematok anggaran sebesar Rp 434 miliar untuk tahun depan.
Baca lebih lajut »