Komisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat diwawancarai di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, setelah menghadiri seminar bertajuk ”Menuju IKN yang Cerdas dan Berkelanjutan”, Jumat .
Dalam rapat dengar pendapat pada 14 September 2023, Komisi XI DPR menolak usulan penambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Otorita PT Bina Karya sebesar Rp 500 miliar. Menanggapi penolakan Komisi XI DPR, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya tidak bisa turut campur lebih jauh terkait dengan hal itu. Hal itu karena PT Bina Karya merupakan badan usaha, sedangkan Otorita IKN merupakan regulator.Suasana rapat kerja Komisi XI DPR terkait dengan penyertaan modal negara bersama Kementerian Keuangan dan perusahaan BUMN, di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PMN Ditolak, Terbuka Peluang Lain bagi PT Bina Karya dalam Pembangunan IKNKomisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
PMN Rejected, Other Opportunities Open for PT Bina Karya in IKN DevelopmentDPR Commission XI rejected the proposal for state capital participation in PT Bina Karya to support IKN development. The IKN Authority will hold further discussions so that the business entity continues to play a role in IKN development.
Baca lebih lajut »
Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Khusus Otorita IKN Diperkuat dalam Revisi UU IKNSejumlah kewenangan khusus otorita IKN diperjelas dalam Rancangan UU Perubahan UU 3/2022 tentang IKN. Itu diharapkan bisa menghindari tumpang tindih kewenangan di IKN kelak.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Sampaikan Insentif dan Kepastian Berinvestasi di IKNIKN direncanakan dan diimplementasikan secara matang, dengan penguatan sektor investasi sebagai motor utama pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
Prevent Overlapping, Special Authorities of IKN Authority Strengthened in Revision of IKN LawA number of special powers of the IKN authority are clarified in the Draft Law on Amendments to Law 3/2022 concerning IKN. It is hoped that this will avoid overlapping authority in IKN in the future.
Baca lebih lajut »
Otorita IKN dan Bappenas Kembali Gelar Konsultasi Publik Perubahan UU IKNOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian PPN/Bappenas kembali gelar Konsultasi Publik terkait Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN) secara daring.
Baca lebih lajut »