Ombudsman telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengajuan IUBB aset kripto dengan melakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi.
Bagikan A- A+ Bisnis.com,JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menemukan tiga dugaan maladministrasi dalam permohonan izin usaha bursa berjangka kripto.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengajuan IUBB aset kripto dengan melakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi. Dia memaparkan, dugaan maladministrasi penundaan berlarut ditemukan lantaran hingga saat ini, belum ada kejelasan status pengajuan Izin Usaha Bursa Berjangka oleh pelapor kepada Bappebti. Sedangkan penyimpangan prosedur ditemukan dalam hal ketidakjelasan prosedur pengajuan Izin Usaha Bursa Berjangka dari pihak pelapor kepada Bappebti.
Dia menuturkan sejak 2020, pihak pelapor mengajukan permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka dan telah mematuhi peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka komoditi serta turunannya. Namun, menurut Yeka, hingga saat ini izin belum dikeluarkan tanpa adanya penolakan resmi dari Bappebti. Pelapor mengirimkan surat pengaduan terkait hal ini kepada Ombudsman pada 19 Desember 2022.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Bayi Meninggal di RSUD Sidakalang, Ombudsman Temukan Pelanggaran MaladministrasiOmbudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan adanya pelanggaran Maladministrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidakalang, Kabupaten Dairi.
Baca lebih lajut »
Razia Lapas Sidoarjo, Petugas Temukan Sejumlah Benda TerlarangDalam razia tersebut petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti benda tajam, gunting, potongan besi, hingga telepon seluler. Barang-barang tersebut disita petugas untuk selanjutnya dimusnahkan.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Kaji Implementasi Kendaraan Listrik, SPBKLU Masih Terbatas & Insentif Tak Juga DiberikanBerdasarkan data dari Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan SPBKLU ada 346 unit dengan sebaran masih terpusat di kota besar dan kota penyangga.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Kaji Implementasi Kendaraan Listrik, SPBKLU Masih Terbatas & Insentif Tak juga BerikanBerdasarkan data dari Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan SPBKLU ada 346 unit dengan sebaran masih terpusat di kota besar dan kota penyangga.
Baca lebih lajut »
7 Saran dari Ombudsman untuk Percepatan Program Kendaraan ListrikOmbudsman RI memberikan sejumlah saran terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.
Baca lebih lajut »
Laporan Ombudsman Soal Kasus Salah Tangkap di Gedongkuning Diapresiasi |Republika OnlinePenangkapan terhadap para tersangka juga dinilai menyalahi prosedur.
Baca lebih lajut »