Penangkapan terhadap para tersangka juga dinilai menyalahi prosedur.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Orang tua dari Andi Muhammad Husein Mazhahiri, Andayani, menyambut baik laporan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait kasus salah tangkap di Gedongkuning, Yogyakarta. Menurutnya, laporan dari Ombudsman tersebut merupakan sebuah terobosan.
Sebelumnya, para orang tua korban salah tangkap di kawasan Gedongkuning melaporkan kasus yang dialami anak mereka ke Ombudsman. Alasan mereka melaporkan ke Ombudsman lantaran mereka melihat ada kejanggalan dari kasus tersebut. "Yang pertama adanya kekerasan sehingga mereka mengaku dan ini sangat bagus, respons saya sendiri sangat suka karena sesuai fakta, pastinya ini jadi amunisi kami untuk membela. Dengan mengaku menjadi dasar penetapan tersangka," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sstt.. Menaker Bongkar Isi Rapat Tertutup Dengan DPR Soal PHKMenaker Ida Fauziyah buka suara soal rapat tertutup dengan DPR hari ini soal PHK
Baca lebih lajut »
Turki Perintahkan Penangkapan Pelaku atas Bangunan Runtuh Akibat Gempa |Republika Online131 tersangka telah diidentifikasi bertanggung jawab atas runtuhnya bangunan.
Baca lebih lajut »
Mulai Ada Penangkapan, AS Minta Warganya Tinggalkan RusiaAmerika Serikat atau AS telah meminta warganya untuk segera meninggalkan Rusia karena perang di Ukraina dan risiko penangkapan.
Baca lebih lajut »
Ombudsman RI Kaji Regulasi dan Implementasi Penggunaan Kendaraan Listrik, Soroti Belum Meratanya InfrastrukturOmbudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan Kajian Cepat (Rapid Assesment) tentang Pengawasan Pelayanan Publik Penggunaan Kendaraan Listrik Berdasarkan Regulasi dan Implementasi, studi kasus di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang
Baca lebih lajut »
Ombudsman: Baru Lima Pemda di Kalsel yang Memiliki Layanan Publik Berkualitas TinggiPemerintah daerah didorong untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini standar pelayanan publik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan secara umum masih berkualitas sedang. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Ombudsman Kaji Implementasi Kendaraan Listrik, SPBKLU Masih Terbatas & Insentif Tak Juga DiberikanBerdasarkan data dari Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan SPBKLU ada 346 unit dengan sebaran masih terpusat di kota besar dan kota penyangga.
Baca lebih lajut »