Ombudsman RI mempertanyakan kebijakan pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) oleh pemerintah serta penerbitan Rencana Peraturan Menteri ...
Jakarta - Ombudsman RI mempertanyakan kebijakan pembatasan International Mobile Equipment Identity oleh pemerintah serta penerbitan Rencana Peraturan Menteri terkait kebijakan itu yang dinilai tergesa-gesa pada tanggal 17 Agustus 2019.
Berkaca pada kebijakan Kominfo tentang kewajiban registrasi NIK dan KK yang waktu lalu sempat meresahkan masyarakat hingga kini tidak tuntas dan tidak jelas arahnya. "Kami dapat data kalau tujuan aturan ini untuk mengamankan pendapatan negara itu tidak tepat," kata Alvin. Alvin menilai langkah pemerintah membatasi IMEI dengan tujuan mengutamakan mengejar pendapatan negara dari pada melindungi kebutuhan warga akan penggunaan ponsel sebagai alat komunikasi dan juga usaha.
Ombudsman juga mempertanyakan standar keamanan bagi masyarakat terdampak, ketika membeli handphone tidak ada sinyal, atau membeli handphone dari luar. Dan dampaknya bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia membawa ponsel dari negaranya. Apalagi pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan masuk Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ombudsman Pertanyakan Aturan IMEIOmbudsman pertanyakan alasan penerapan aturan validasi IMEI demi kepentingan melindungi pendapatan negara dari ponsel ilegal.
Baca lebih lajut »
IMEI tidak terdaftar di database, apa artinya?Pengguna ponsel pintar di Indonesia saat ini bisa mengecek legalitas gawai seluler mereka di situs resmi Kementerian Perindustrian untuk nomor International ...
Baca lebih lajut »
Jelang regulasi IMEI, ini cara cek ponsel Xiaomi resmi atau BMMenjelang penerapan regulasi pemerintah Indonesia mengenai nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), Xiaomi memberi panduan bagi pengguna untuk ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman Pertanyakan Aturan IMEIOmbudsman pertanyakan alasan penerapan aturan validasi IMEI demi kepentingan melindungi pendapatan negara dari ponsel ilegal.
Baca lebih lajut »
Pemkab Bekasi Siapkan Kebijakan Pembatasan Kantong PlastikSaat ini, pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyusun regulasi pembatasan kantong plastik di wilayahnya.
Baca lebih lajut »
Walhi Tak Yakin Penerapan Ganjil Genap yang Tebang Pilih Dapat Membuat Masyarakat Beralih TransportasiSebab, menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, pembatasan penerapan ganjil genap masih tebang pilih.
Baca lebih lajut »