Yeka memastikan akan mendalami apakah pembangunan pabrik terkait dugaan maladministrasi dari seluruh perizinannya. Jika ditemukan, maka bukan tidak mungkin izin pembangunan pabrik akan dicabut.
Warga perumahan kompleks Griya Cendikia, Curug , Gunung Sindur , Bogor, Jawa Barat mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia soal izin pembangunan pabrik tisu yang berdiri di tengah pemukiman. Merespon hal itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika langsung meninjau lokasi.
Yeka menegaskan, perusahaan terkait harus menaati aturan pembangunan. Ia pun bakal memanggil pihak pabrik dan pejabat setempat untuk mengurai permasalahan. 'Kami dari Ombusmand DKI Raya sudah bersama-sama tadi melakukan pengecekan langsung ke lapangan, ya, pelaporan ini akan segera ditindak lanjuti lewat semua dokumen yang masuk dan mencocokan dengan data yang ada. Jika ditemukan ada kesalahan, jelas kami akan memanggil pihak terkait semuanya,' imbuh Dedy.
“Pembangunan pabrik itu termasuk kategori industri skala menengah hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015, industri menengah wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri,' tegas Windu.
Ombudsman Pembangunan Pabrik Tisu Gunung Sindur
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tingkatkan Layanan, BRI & Ombudsman Gelar Sosialisasi MaladministrasiOmbudsman gelar sosialisasi dengan Bank BRI untuk pencegahan maladministrasi. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik transparan dan akuntabel.
Baca lebih lajut »
BRI dan Ombudsman RI Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pelayanan PublikOmbudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi.
Baca lebih lajut »
Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI & Ombudsman Gelar SosialisasiOmbudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi.
Baca lebih lajut »
Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024JPNN.com : Komite III DPD akan memanggil Menkes terkait dugaan maladministrasi PMK 12/2024.
Baca lebih lajut »
Menteri Desa Dilaporkan kepada Ombudsman RI atas Dugaan Penyalahgunaan WewenangKontroversi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Desa memanas. Sejumlah aktivis dari berbagai kelompok mengajukan laporan resmi kepada Ombudsman RI.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Periksa Guru Terkait Kematian siswanya yang Dihukum Squat Jump 100 KaliOmbudsman RI Perwakilan Sumut, melakukan pemeriksaan terhadap dua orang guru di SMP Negeri 1 STM Hilir, Deliserdang terkait kematian siswanya dihukum squat jump 100 kali.
Baca lebih lajut »