Netty DPR Sentil Pemerintah Terkait Besaran Anggaran Kesehatan

Pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. DPRRI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. "Rakyat sudah lama menanti pemerintah ambil langkah sigap, cepat, dan tidak ragu-ragu melakukan antisipasi. Kenapa harus menunggu desakan baru ditetapkan?" kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Selasa .

Netty lantas mempertanyakan persentasi alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat. Menurut Netty, harusnya alokasi anggaran untuk kesehatan mendapat porsi lebih besar. Dia menegaskan apakah dengan angka Rp 75 triliun ini, pemerintah sudah menghitung dengan benar kebutuhan lapangan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Desak Pemerintah Jujur soal Data COVID-19Komisi IX DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk membuka data yang sejujurnya tentang jumlah...
Baca lebih lajut »

Pernyataan Terbaru Menkeu Sri Mulyani soal THR PNSMenkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran THR PNS tahun ini. THRPNS
Baca lebih lajut »

Keputusan Soal Penyelenggaraan PON 2020 jangan GegabahJika PON 2020 ditunda setahun, berbagai hal harus dipertimbangkan pemerintah terutama soal anggaran.
Baca lebih lajut »

Kapolri Terbitkan Instruksi Atasi Persoalan Alat Kesehatan |Republika OnlineKapolri terbitkan Surat Telegram terkait masalah keterbatasan alat kesehatan dan APD.
Baca lebih lajut »

Pemerintah dan DPR Diminta Fokus Urus Covid-19, Bukan Bahas RUU CiptakerArif Susanto meminta pemerintah dan DPR agar fokus mengatasi wabah Covid 19 daripada membahas RUU Ciptaker.
Baca lebih lajut »

DKI Revisi Proposal Pembatasan Sosial - Laporan Utama - koran.tempo.coKementerian Kesehatan tetap melanjutkan pemeriksaan kesiapan DKI sembari menunggu perbaikan dari pemerintah provinsi.
Baca lebih lajut »