Perombakan tersebut dikhawatirkan akan membahayakan independensi peradilan.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela usulan perombakan peradilan. Dia juga mengindikasikan perubahan dapat dilakukan untuk Rancangan Undang-Undang yang menurut para kritikus akan merusak demokrasi dan kemandirian pengadilan.
Baca Juga Dalam tanggapan video terhadap kritik keras dari Presiden Mahkamah Agung Esther Hayut, Netanyahu mengatakan, RUU itu dapat diubah tetapi para kritikus melebih-lebihkan perubahan yang diusulkan."Ketika seseorang mengatakan koreksi kecil akan menghancurkan demokrasi, itu bukan hanya argumen yang salah, itu juga salah satu yang tidak memungkinkan pemahaman apa pun yang harus dicapai dalam diskusi substantif di Knesset Israel," katanya.
Hayut mengatakan sehari sebelumnya, jika diterapkan seperti yang digariskan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin, reformasi tersebut akan membahayakan independensi peradilan."Jika rencana itu terwujud, peringatan 75 tahun akan dikenang sebagai tahun integritas demokrasi negara itu mengalami pukulan mematikan," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Dugaan Korupsi Satelit Orbit 123 Segera Dilimpahkan ke PengadilanMasyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berharap agar sidang kasus dugaan korupsi satelit orbit 123 nantinya digelar di peradilan umum, bukan peradilan militer. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Ditanya Soal Reshuffle, Mentan: Saya Kerja SajaMenurut Syahrul, keputusan mengenai perombakan kabinet menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo, serta pimpinan koalisi partai politik.
Baca lebih lajut »
PKS Sebut NasDem Belum Usulkan Khofifah ataupun Yenny Wahid Jadi Cawapres Anies Baswedan - Tribunnews.comJuru Bicara PKS mengatakan sejauh ini Partai NasDem belum mengusulkan Yenny Wahid ataupun Khofifah sebagai cawapres Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »
Dishub DKI Usulkan Tarif ERP di Jakarta Rp 19.000Dishub DKI mengusulkan tarif jalan berbayar elektronik atau ERP di Jakarta maksimal sebesar Rp 19.000.
Baca lebih lajut »
Demi Kado 1 Abad NU, Fraksi PKB Usulkan Ganti 2 Nama Jalan di SurabayaFraksi PKB berencana mengusulkan perubahan nama Jalan Bubutan dan Iskandar Muda demi kado satu abad NU.
Baca lebih lajut »
DPRD Surabaya Usulkan Sopir Feeder Digaji Standar UMKDPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya membuka rekrutmen sopir feeder secara adil atau fair. DPR usulkan untuk kesejahteraan sopir digaji sesuai UMK Surabaya
Baca lebih lajut »