Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan bahwa transisi kekuasaan tidak akan membawa perubahan bagi masyarakat adat. Perampasan wilayah adat yang sudah mencapai 2,8 juta hektar disertai kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat akan terus bertambah. Beberapa kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDAHE), serta proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), menggambarkan lemahnya komitmen negara dalam memenuhi mandat konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.
JAKARTA, KOMPAS - Kondisi masyarakat adat Indonesia diproyeksikan semakin berat pada tahun-tahun ke depan. Eskalasi konflik sosial maupun tenurial yang menyudutkan masyarakat adat akan kian banyak pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena diwarisi banyak regulasi yang tidak berpihak dari era Presiden RI Ke-7 Joko Widodo.
"Minimnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah menyebabkan eskalasi konflik di lapangan. Tanpa langkah konkret, masa depan masyarakat adat akan terus terancam," tuturnya.Rombongan keluarga transmigran saat berfoto menjelang keberangkatan mereka ke sejumlah daerah dari halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis .
Deputi II Sekjen AMAN bidang Advokasi dan Politik Erasmus Cahyadi menambahkan, 330 produk hukum di daerah untuk masyarakat adat pun belum cukup melindungi. Ratusan produk hukum itu hanya mampu mengakui hak masyarakat adat melalui pengakuan hutan adat seluas 265.250 hektar dari total potensi hutan adat yang mencapai 23,2 juta hektar.
JAKARTA, KOMPAS - Kondisi masyarakat adat Indonesia diproyeksikan semakin berat pada tahun-tahun ke depan. Eskalasi konflik sosial maupun tenurial yang menyudutkan masyarakat adat akan kian banyak pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena diwarisi banyak regulasi yang tidak berpihak dari era Presiden RI Ke-7 Joko Widodo.
"Minimnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah menyebabkan eskalasi konflik di lapangan. Tanpa langkah konkret, masa depan masyarakat adat akan terus terancam," tuturnya.Rombongan keluarga transmigran saat berfoto menjelang keberangkatan mereka ke sejumlah daerah dari halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis .
Masyarakat Adat Indonesia Konflik Sosial Hak Adat Kriminalisasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masyarakat Adat Jambi Ajukan 11 Usulan Hutan Adat ke Kementrian KehutananBerita Masyarakat Adat Jambi Ajukan 11 Usulan Hutan Adat ke Kementrian Kehutanan terbaru hari ini 2024-12-12 10:52:41 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
AMAN Dorong Pemerintah Perkuat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat AdatAliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat guna mendukung masa depan mereka. AMAN mencatat masih adanya konflik agraria dan pengakuan wilayah adat yang belum optimal. Mereka juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat dan penetapan wilayah adat yang lebih luas.
Baca lebih lajut »
Sejahterakan Masyarakat Adat, Mentan Ajak Gotong Royong Swasembada PanganMentan Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat untuk mewujudkan swasembada pangan dan bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
Baca lebih lajut »
Penasihat Presiden Iran Berharap Dewan Keamanan Mendorong Moderasi Undang-Undang JilbabAli Rabiei, penasihat Presiden Iran, berharap Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, badan tertinggi dalam keamanan negara, akan memoderasi undang-undang jilbab baru yang kontroversial. Undang-undang tersebut, disahkan oleh kelompok garis keras di parlemen, dikenakan denda besar dan penolakan layanan negara bagi perempuan yang tidak mematuhi kewajiban menutup kepala mereka. Pezeshkian khawatir akan potensi perlawanan dan keresahan masyarakat akibat undang-undang ini.
Baca lebih lajut »
Calon Dewas KPK, Benny Mamoto, Ingin OTT KPK Diatur Undang-UndangBenny menganalogikan OTT KPK dengan penyidik polisi yang melakukan pembelian narkoba terselubung untuk menangkap pelaku.
Baca lebih lajut »
Komisi II berencana bentuk Undang-Undang Politik dengan Omnibus LawKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus ...
Baca lebih lajut »