Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), secara resmi menyerahkan surat jawaban terkait Pasal TAP XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.
– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo , secara resmi menyerahkan surat jawaban terkait Pasal TAP XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kepada keluarga mantan PresidenPenyerahan ini dilakukan dalam agenda Silaturahmi Kebangsaan di Jakarta, Sabtu . Hadir acara tersebut dari keluarga Soeharto , Titiek Soeharto dan Siti Hardijanti Rukmana.
Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024, di ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Politikus Golkar ini menegaskan, Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tersebut secara yuridis masih berlaku. Namun, proses hukum terhadap Soeharto telah selesai karena mantan mertua calon presiden terpilih Prabowo Subianto itu telah meninggal dunia.
Relawan Anies Baswedan atau akrab disapa Anak Abah kompak mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel maju di Pilgub Jakarta 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKNMPR cabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKN.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Pimpinan MPR Hapus Nama Soeharto dari TAP MPR 11/1998 soal KKNPlt Sekertaris Jendral MPR, Siti Fauziah menerangkan, penghapusan nama Presiden Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tanpa mencabut ketetapan MPR Nomor XI/1998.
Baca lebih lajut »
Isi TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKN, Nama Soeharto Resmi DicabutMPR mencabut nama Presiden Soeharto dari Pasal 4 TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Simak isinya.
Baca lebih lajut »
Nama Soeharto Dicabut dari Tap MPR soal KKN, PDI-P Minta Kajian MendalamMPR pun mendorong Soeharto yang saat pemerintahannya kerap terjadi pelanggaran HAM berat dan KKN diberi penghargaan.
Baca lebih lajut »
MPR Tak Lagi Berwenang Membuat Ketetapan, Pembersihan Nama Soeharto DipertanyakanUpaya pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR soal KKN dinilai sebagai perubahan konstitusional secara inkonstitusional.
Baca lebih lajut »
MPR Cabut Nama Soeharto dan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998Dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, MPR memutuskan untuk mencabut nama Presiden Soeharto dan Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca lebih lajut »