MUI DKI Diusulkan Dapat Hibah Rp15 Miliar, DPRD: Untuk Bayar Pemulasaran Jenazah TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut, pemerintah DKI mengusulkan dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia Jakarta senilai Rp12,08 miliar. Saat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, Komisi E merekomendasikan nilai itu ditambah menjadi Rp15,78 miliar. Menurut Johnny, alokasi anggaran ini naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari dua menjadi empat orang per kelurahan.
Jakarta memprotes pemerintah DKI yang hanya mengusulkan hibah 2023 untuk organisasi Islam itu sebanyak Rp 4 miliar. kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada MUI Jakarta senilai Rp15 miliar. Komisi E DPRD DKI menilai jumlah petugas pemulasaran jenazah seharusnya bisa lebih dari dua orang dengan anggaran hibah yang diusulkan pemerintah DKI. Untuk itulah, dewan meminta jumlah petugas ditambah menjadi empat orang. Rupanya penambahan petugas ini juga mengerek nilai hibah lebih dari Rp3 miliar.
Protes Cuma Dapat Dana Hibah Rp4 Miliar, Minta Heru Budi Revisi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKI kemarin, Bank DKI dapat penghargaan hingga penemuan jenazahBeragam peristiwa perkotaan dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta terjadi pada Sabtu (19/11), antara lain Bank DKI menyabet ...
Baca lebih lajut »
Buruh Minta UMP DKI Naik 13 Persen, Apindo: Kalau Besok Perusahaan Tutup GimanaBuruh Minta UMP DKI Naik 13 Persen, Apindo: Kalau Besok Perusahaan Tutup Gimana TempoMetro
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Setuju Food Station Dapat PMD Rp1,2 Miliar Demi Harga Beras TerjangkauDPRD DKI Setuju Food Station Dapat PMD Rp1,2 Miliar Demi Harga Beras Terjangkau TempoMetro
Baca lebih lajut »
UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang DihitungPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan
Baca lebih lajut »
Masa Jabatan Kades Diusulkan Diperpanjang Menjadi Sembilan Tahun untuk Satu Periode |Republika OnlinePerpanjangan tersebut diharapkan bisa efektif dalam membangun desa.
Baca lebih lajut »
MUI Sulsel Haramkan Warga Produksi dan Bawa Busur untuk Meneror serta Melukai | merdeka.comMajelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa haram bagi warga yang memproduksi, membawa dan menggunakan busur dan serta senjata tajam lainnya untuk meneror dan melukai orang lain.
Baca lebih lajut »