Pimpinan Muhammadiyah menegaskan bahwa penerimaan izin usaha tambang bukanlah bentuk sogokan dari pemerintah. Mereka menyatakan bahwa Muhammadiyah tetap kritis dan akan terus melakukan pengawasan terkait pengelolaan tambang.
"Menanggapi tadi pertama saya mulai dengan apakah itu sogokan dan menghilangkan rasa kritis Muhammadiyah . Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah tetap kritis. Dan insyaAllah akan berlanjut terus. Karena Muhammadiyah sadar ikut melahirkan republik Ini. Itu pertama," katanya. "Itu kami dari mulai diskusi internal menghadirkan para ahli, baik itu yang setuju maupun tidak setuju, sampai mengadakan, seperti muktamar.
"Akhirnya dengan segala pertimbangan, Muhammadiyah menerima, dengan catatan yang kritis juga," ujarnya. "Muhammadiyah mencoba melihat apa yang harus dilakukan. Baik itu pada tataran kebijakan maupun pada tataran teknis pada pelaksanaan nantinya kalau memang kita masukan pada operasional nanti," katanya. "Tetap kami lakukan untuk melihat bagaimana, bisakah Muhammadiyah di saat mengelola tambang tidak seperti tambang yang ada. Dalam tanda petik, nakal mungkin.
Sebelumnya dalam rapat, Anggota Baleg DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menanyakan PBNU dan PP Muhammadiyah terkait apakah pemberian izin usaha tambang ke ormas keagamaan adalah bentuk sogokan dari pemerintah.
Muhammadiyah Tambang Izin Sogo Kritik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bea Cukai Blak-blakan Bakal Cuma Bisa Andalkan Sawit, Apa Penyebabnya?Bea Cukai mengakui penerimaan ekspor dari konsentrat tembaga memang sangat besar dalam total penerimaan bea keluar
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah dapat konsesi tambang di Kalsel – Apakah Muhammadiyah bisa mengelola bisnis tambang?Sebagai ormas keagamaan, bisnis tambang Muhammadiyah akan disorot dari segi lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat, menurut pakar energi. Lebih dari itu, apakah mereka punya modal dan keahlian?
Baca lebih lajut »
Penerimaan Pajak Kripto Sentuh Rp 1,09 Triliun hingga Desember 2024Rincian penerimaan pajak dari kripto berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan 2022, Rp 220,83 triliun penerimaan 2023, dan Rp 620,4 miliar penerimaan 2024.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Tegaskan Pemerintah Tak Libur Sekolah Setahun Penuh Selama RamadanMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tidak menekan libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan. Pemerintah telah memutuskan bahwa peserta didik akan melaksanakan pembelajaran selama bulan puasa.
Baca lebih lajut »
Satpol PP Tegaskan Izin Konten di Taman Literasi Tidak Melalui OrmasViral di media sosial video menunjukkan sekelompok warga yang hendak membuat konten di depan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di kawasan Blok-M yang dicegat oleh oknum Pemuda Pancasila. Warga menekankan bahwa mereka tidak mendapatkan izin dari siapa pun dan merasa tidak perlu izin karena Taman Literasi merupakan tempat umum.
Baca lebih lajut »
Satpol PP Tegaskan Izin Konten di Taman Literasi Tidak Melalui OrmasKEPALA Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan tak ada izin kepada ormas manapun jika ingin membuat konten di area Taman Literasi
Baca lebih lajut »