Muhammadiyah dapat konsesi tambang di Kalsel – Apakah Muhammadiyah bisa mengelola bisnis tambang?

Indonesia Berita Berita

Muhammadiyah dapat konsesi tambang di Kalsel – Apakah Muhammadiyah bisa mengelola bisnis tambang?
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 BBCIndonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 47 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 50%

Sebagai ormas keagamaan, bisnis tambang Muhammadiyah akan disorot dari segi lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat, menurut pakar energi. Lebih dari itu, apakah mereka punya modal dan keahlian?

Ilustrasi bekas tambang di Kalimantan Tengah. Pakar energi menilai salah satu tangan terbesar Muhammadiyah adalah menjalankan bisnis tambang yang tak merusak lingkungan dan tak berkonflik dengan warga.Pengurus Pusat Muhammadiyah dipastikan mendapat lahan pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan, bekas konsesi grup Adaro.

Ini merupakan kelanjutan dari peraturan baru pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur kewenangan ormas mengelola tambang. Pakar industri energi, Putra Adhiguna, menyebut operasional bisnis tambang harus ditopang permodalan. Urusan ini, kata dia, bergantung sejumlah faktor.

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah, Wahyu Perdana, mengatakan permodalan bisnis tambang ini memang perihal yang perlu diperhatikan oleh lembaganya. Wahyu memperkirakan, Muhammadiyah perlu mencari pinjaman uang untuk menjalankan bisnis tambang. Namun dia ragu aset apa yang harus mereka jadikan jaminan untuk pinjaman modal tersebut.BBC News Indonesia mengirimkan pertanyaan terkait permodalan dan rencana Muhammadiyah ke depan dalam mengelola bisnis ini kepada Arif Budimanta. Dia menjabat ketua majelis ekonomi, bisnis dan pariwisata di PP Muhammadiyah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

BBCIndonesia /  🏆 42. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menteri ATR/BPN Gandeng Muhammadiyah Dorong Sertifikasi Tanah WakafMenteri ATR/BPN Gandeng Muhammadiyah Dorong Sertifikasi Tanah WakafKementerian ATR/BPN dan PP Muhammadiyah sepakat memperkuat komunikasi untuk mendorong sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah.
Baca lebih lajut »

Milad Muhammadiyah ke-112 di Bumi Lancang Kuning, Wamendikdasmen Fajar Gelorakan Kemakmuran untuk SemuaMilad Muhammadiyah ke-112 di Bumi Lancang Kuning, Wamendikdasmen Fajar Gelorakan Kemakmuran untuk SemuaPIMPINAN daerah Muhammadiyah PDM Pekanbarumenyelenggarakan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 dengan tema Mewujudkan Kemakmuran untuk Semua
Baca lebih lajut »

Diaspora Kader Muhammadiyah Upaya Konkret Muhammadiyah untuk BangsaDiaspora Kader Muhammadiyah Upaya Konkret Muhammadiyah untuk BangsaKOMITMEN kebangsaan Muhammadiyah pada bangsa Indonesia tentu tidak perlu diragukan lagi Beragam amal usaha Muhammadiyah tersebar di penjuru Nusantara dengan berbagai bentuk
Baca lebih lajut »

Prof. Agus: Apakah Benar saat Yasonna Sebagai Menteri Tidak Mengeluarkan Surat Pencekalan untuk Harun Masiku?Prof. Agus: Apakah Benar saat Yasonna Sebagai Menteri Tidak Mengeluarkan Surat Pencekalan untuk Harun Masiku?Pencekalan Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan.
Baca lebih lajut »

Muhammadiyah Tetapkan 1 Maret 2025 Sebagai Awal RamadhanMuhammadiyah Tetapkan 1 Maret 2025 Sebagai Awal RamadhanMuhammadiyah Tetapkan 1 Maret 2025 sebagai awal Ramadhan Penetapan awal ramadhan, syawal, dan zulhijah berdasarkan KGHT.
Baca lebih lajut »

PDI-P Sindir Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Suap sebagai Kado NatalPDI-P Sindir Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Suap sebagai Kado NatalPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyindir penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) mereka, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDI-P menilai hal ini sebagai kado Natal dan semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk mengacak-acak partai.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-14 21:39:44