Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah, merespons pelarangan penggunaan fasilitas umum seperti lapangan dan masjid, bagi warga Muhammadiyah, oleh beberapa pemerintah daerah.
"Pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan salat Idul Fitri yang berbeda dengan pemerintah merupakan ekses dari kebijakan pemerintah tentang awal
, Idul Fitri, dan Idul Adha," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dikonfirmasi awak media, Senin, 17 April 2023. Mu’ti menerangkan, dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah ibadahseperti awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Justru, kata dia, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara, untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
Lebih lanjut dia menegaskan, fasilitas publik seperti lapangan dan fasilitas lainnya merupakan wilayah terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai ketentuan pemakaian. Bukan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah. "Melaksanakan ibadah Idul Fitri di lapangan adalah keyakinan, bukan kegiatan politik dan makar kepada pemerintah," kata Mu'ti.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Pemda Tolak Sholat Id Muhammadiyah, Menag: Pemda Harus Izinkan Fasum untuk Keagamaan |Republika OnlineMenag menjelaskan Pemda harus mendukung keyakinan setiap orang.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Pertanyakan Izin Salat Id 21 April di Lapangan Ditolak PemdaPP Muhammadiyah mempertanyakan perihal permohonan izin penyelenggaraan salat Idul Fitri pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram yang ditolak pemda.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Beberkan Realisasi Pembayaran THR ASN dan PensiunanKemenkeu menyatakan realisasi pembayaran THR berdasarkan pemerintah daerah atau Pemda adalah 270 dari 542 Pemda.
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP Tak Persoalkan Kader Bagi Amplop Uang di MasjidAmplop yang dibagikan berlambang PDIP disertai foto Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur Said Abdullah dan Ketua DPC PDIP Sumenep.
Baca lebih lajut »
Sosialisasikan Peran Penting BPK, Anggota Parlemen Dorong ASN Pemda tak Cuma Kejar WTP |Republika OnlineASN harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja.
Baca lebih lajut »
Izin Sholat Idul Fitri Muhammadiyah di Lapangan Sukabumi tak Keluar, Ini Kata Anggota DPRDPemkot Sukabumi tak keluarkan izin sholat idul fitri Muhammadiyah di Sukabumi.
Baca lebih lajut »