Mu'ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri.
- Presiden Joko Widodo secara resmi akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan pada 30 Mei 2024.
Mu'ti juga menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang."Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama," jelas Mu'ti. Mu'ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri. Tujuannya agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PP Muhammadiyah sebut belum ada pembicaraan dengan Pemerintah soal IUPSekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa belum ada pembicaraan Pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan ...
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Belum Buka Pembicaraan dengan Pemerintah Terkait Aturan Ormas Keagamaan Kelola TambangAbdul Mu’ti menekankan, Muhammadiyah belum membuka pembicaraan dengan pemerintah terkait aturan tersebut.
Baca lebih lajut »
PBNU Dapat Izin Tambang Batu Bara dari Jokowi, Muhammadiyah Belum DitawariMu'ti mengatakan, kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Bersikap Begini Setelah Pemerintah Beri Izin Ormas Kelola PertambanganOrmas seperti Muhammadiyah punya peluang untuk mengelola usaha tambang. Setelah pemerintah memutuskan membuka peluang izin usaha pertambangan diberikan ke ormas keagamaan
Baca lebih lajut »
Jadwal Idul Adha 2024 Versi Muhammadiyah, NU dan PemerintahBiasanya ada perbedaan waktu penentuan Idul Adha menurut versi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemerintah Indonesia..
Baca lebih lajut »
Ini Prediksi Idul Adha 2024 versi NU, Muhammadiyah dan PemerintahHari Raya Idul Adha 2024 di Indonesia bisa dilaksanakan seragam atau serentak dan bisa juga tidak. Karena bergantung pada metode penanggalan masing-masing instansi dan lembaga.
Baca lebih lajut »